Metropolis

Inspektorat Kota Bekasi Dorong Peningkatan Tatakelola Pemerintahan

Radarbekasi.id – Merujuk pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Inspektorat Kota Bekasi kini tengah fokus pada peningkatan kapasitas tatakelola pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintah Kota Bekasi.

Langkah tersebut mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah, Pararaf (Pasal 16 hingga pasal 19).

Disana diungkapkan bahwa pengawasan APIP berupa, audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pembimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan mulai  dari beberapa tahap.

Diantaranya tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah daerah.

Hal itu juga tertuang dalam Misi pertama Kota Bekasi 2018-2023 yaitu meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.

”Pada SOTK, Inspektorat Kota Bekasi fokus kepada Misi 1, yakni meningkatkan kapasitas tatakelola pemerintahan yang baik,”jelas Narlisman Nahar, Inspektur Pembantu Wilayah III (IRBAN 3) Inspektorat Kota Bekasi.

Narlisman menjelaskan, poin tersebut pertama meliputi, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bekasi.  Kedua pengembangan layanan publik berbasis IT. Ketiga peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif. Diantaranya untuk Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok lainnya.

Keempat terkait pelayanan lain diantaranya penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan.

Selain mendorong peningkatan pelayanan, pengawasan juga dilakukan agar langkah meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan berjalan.

”Probity audit dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan memastikan bahwa proses tersebut telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegasan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan, guna meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik,”paparnya

Sejauh ini, pembantu Wilayah III yang membidangi pembangunan dan pelayanan publik merencanakan empat kegiatan sesusai Keputusan Wali Kota Nomor 700/Kep.593-ITKO/XII/2017. Kegiatan tersebut bertahap sudah dilaksanakan.

Keempat kegiatan tersebut diantaranya, probility audit, evaluasi pelayanan publik (Kecamatan, Dinkes, RSUD, Disdukcapil, Dinas Lingkungan Hidup), reviu pengadaan barang atau jasa serta monitoring bast konstruksi.

”Implementasi probity audit Kota Bekasi, Inspektorat Kota Bekasi telah melaksanakan probity audit sebanyak delapan kegiatan,”jelasnya. (adv)

Related Articles

Back to top button