Metropolis

Warga Keluhkan Kebijakan Baru Kartu Sehat

Radarbekasi.id – Sejumlah warga mengeluhkan adanya kebijakan baru dalam pengguna Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan terbaru tersebut ialah pasian KS NIK tidak dapat langsung berobat ke rumah sakit namun harus mendapat rujukan terlebih dahulu dari Puskesmas setempat.

Hal ini berbeda dengan sebelumnya, pengguna KS NIK dapat bebas menentukan rumah sakit yang dituju tanpa adanya rujukan dari Puskesmas di kecamatan tempat tinggalnya.

“Masa berubah mekanisme kebijakannya. waktu mau Pilkada saja semua gratis tanpa harus rujukan. Jangan sudah menang malah berubah. ini sama saja mengecewakan warga dan pemilih,” kata salah satu warga Kelurahan Margahayu, Lukman.

Senada, warga Kelurahan Duren Jaya, Dewi Utami menuturkan hal serupa. Ia mempertanyakan alasan yang menyebabkan kebijakan tersebut berubah. “Jangan hanya untuk kepentingan pilkada saja dong. seharusnya kebijakan yang sudah bagus itu dilanjutkan, kasian kan masyarakat,” tegasnya.

Wali Kota Bekasi yang juga ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Rahmat Effendi menjelaskan, perubahan ini dilakukan untuk efisiensi anggaran keuangan daerah yang belum stabil karena target pendapatan asli daerah (PAD) masih digenjot hingga akhir t‎ahun ini. “Sekarang ini ada kebijakan baru, pengguna Kartu Sehat harus mendapat rujukan dari Puskesmas dulu sebelum masuk ke rumah sakit,” ujarnya.

Dengan begitu, kata dia, penggunaan KS NIK ini melibatkan seluruh Puskesmas. Jika pasien bisa ditangani Puskesmas, tak perlu dirujuk. Bila harus dirujuk, Puskesmas akan merujuk ke RSUD Kota Beksi, yang sudah menjadi Tipe D.

Berdasarkan, Peraturan Menteri Kesehatan, rumah sakit tipe D memiliki sedikitnya 100 tenaga medis mulai‎ apoteker, bidan, perawat hingga dokter spesialis yakni spesialis anak, penyakit dalam, bedah serta ginekologi.

Barulah, apabila RSUD Kota Bekasi tidak dapat ‎menangani pasien pengguna KS NIK, akan dirujuk ke rumah sakit swasta di Kota Bekasi dan beberapa rumah sakit di Jakarta yang telah bekerja sama dengan Pemkot Bekasi. “Kalau dari Puskesmas dan RSUD Kota Bekasi belum memadai, baru dirujuk ke rumah sakit swasta,” ucapnya.

Kebijakan baru penggunaan KS NIK, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi penggunaan KS NIK selama satu tahun belakangan ini dan ditemukan penggunaan kartu tersebut tidak efisien.

Misalkan, pengguna KS NIK datang ke dokter spesialis di rumah sakit swasta hanya karena menderita penyakit pilek, batuk, pusing, diare ringan yang semestinya dapat ditangani di tingkat Puskesmas‎ atau RSUD Kota Bekasi. “Kasus seperti itu, cukup ditangani di Puskesmas atau RSUD saja,” tuturnya. “Sistemnya ini yang kami evaluasi, supaya penanganan kegawatdaruratan tetap jalan dan masyarkat yang sakit-sakit ringan juga tetap ditangani,” sambungnya.

Terpisah, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi, Rahmawati menuturkan warga Kota Bekasi tidak perlu khawatir dengan perubahan kebijakan tersebut. “Intinya kan, selama ini pasien batuk pilek dan gatal – gatal pun maunya langsung berobat ke dokter spesialis di rumah sakit. Sehingga pasien di RS menjadi membludak dan antri,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi itu.

“Sementara penyakit ringan seperti itu bisa dilayani oleh dokter dipuskesmas tidak perlu di rumah sakit. Dokter umum masih bisa mengobati penyakit ringan seperti itu,” sambungnya.

Dirinya menghimbau agar pelayanan di puskesmas lebih baik dan lebih ramah. Sehingga masyarakat nyaman berobat di puskesmas. “Tidak perlu dikhawatirkan. kan dokter lebih tau yang terbaik untuk pasiennya. Dokter juga kan sudah disumpah jabatan, pasti akan sungguh – sungguh mengobati pasiennya hingga sembuh. Jika puskesmas sudah tidak sanggup, pasti dokter akan merujuk ke RS (rumah sakit). Kebijakan ini juga untuk menghidupkan kembali peran pemkot dalam bidang kesehatan ya melalui pelayanan dasar di puskesmas,” tandasnya.(sar)

Related Articles

Back to top button