Berita Utama

Aturan Penunjukkan Wabup Dinilai Kurang Detail

Pengesahan Reperda Tata Tertib

Radarbekasi.id – Kursi wakil bupati mulai diperbincangkan pasca diangkatnya Eka Supria Atmaja sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bekasi. Eka diangkat menyusul penangkapan dan panahanan kepada Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap perizinan Meikarta beberapa waktu lalu.

Saat ini, DPRD Kabupaten Bekasi telah memasukkan kewenangan memilih dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Tertib.

Sekedar diketahui, jika kasus suap Meikarta terus berlanjut hingga membuat Neneng harus menjalani hukuman yang berkekuatan hukum tetap, besar kemungkinan Eka akan dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Kemudian posisi wakil bupati tidak berpenghuni.

Pembahasan tentang posisi wakil bupati ini muncul dalam rapat paripurna pengesahan Raperda Tata Tertib di ruang sidang utama, Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (1/11). Sejumlah anggota DPRD memertanyakan adanya pasal baru yang mengatur tentang kewenangan DPRD menunjuk kepala daerah.

“Ini apakah sudah dibahas atau seperti apa ?. Ada baiknya menurut saya aturan tersebut diperbaiki (kewenangan DPRD menunjuk wakil bupati),” kata Anggota Fraksi Gerindra Anden.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nyumarno. Menurut dia, peraturan terkait kewenangan itu harus disusun dengan rinci. “Babnya harus terpisah sendiri, bukan sebatas pada satu pasal itu,” katanya.

Keduanya memertanyakan kewenangan tentang menunjuk kepala daerah dalam Raperda Tata Tertib. Kewenangan itu tertuang dalam Pasal 27D yang berbunyi, DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Bupati dan Wakil atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansus XXXI Raperda Tata Tertib, Romi Oktafiansyah mengatakan, tidak ada perubahan berarti antara Raperda Tata Tertib dengan aturan yang sebelumnya. Termasuk tentang kewenangan mengangkat kepala daerah.

“Tidak ada perubahan berarti, mungkin yang berubah soal tugas DPRD yang bertambah, seperti harus memiliki pokok pikiran dalam menuangkan aspirasi masyarakat. Sedangkan soal pasal 27D itu sama saja dengan sebelumnya. Tidak ada tujuan tertentu. Karena kan memang saat dirancang, pasal per pasalnya sudah dikonsultasikan dengan biro hukum di Kementerian,” katanya.

Sementara itu, terkait pengisian jabatan wakil kepala daerah sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada disebutkan bahwa pengisian wakil kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. Pemilihan tersebut berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Parpol mengusulkan dua orang calon.

Meski posisi telah menjadi milik parpol pengusung, namun bukan tidak mungkin jabatan itu masih bisa diperebutkan oleh masing-masing pihak. Seperti diketahui, pasangan Neneng Hasanah Yasin –  Eka Supria Atmaja diusung oleh Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Ketua DPRD sekaligus kader Partai Golkar, Sunandar mengaku, belum ada pembicaraan khusus mengenai kursi wakil bupati di internal partai.

Sebab kata dia, saat ini partai berlambang beringin itu masih fokus pada pencarian posisi Plt ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi yang sebelumnya dijabat oleh Neneng. “Kalau sampai mencari nama wakil bupati masih belum ke situ. Kami masih fokus pada pelaksana tugas pimpinan partai, kami masih berharap nama dari DPD Jabar. Sedangkan untuk nama wakil bupati belum pasti, bisa saja nanti setelah Pileg 2019 sembari menunggu kelanjutan proses hukum,” ujarnya.

Tapi, ia tidak menapik adanya pergerakan dari sejumlah kader untuk maju sebagai wakil bupati. Sayangnya, Sunandar belum mau menjelaskan siapa saja kader tersebut. “Mungkin kalau lebih jelasnya itu bisa ke partai, baik di Kabupaten Bekasi atau di Jawa Barat. Karena aturannya kan nama wakil ditentukan oleh bupati dengan rekomendasi dari partai maupun gabungan partai politik,” kata dia. (and)

Related Articles

Back to top button