Realtime

KPK Didesak Kembangkan Kasus Neneng

Radarbekasi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak terus mengembangkan dugaan gratifikasi dan penyuapan lain selain kasus Meikarta, yang disinyalir melibatkan mantan Bupati Neneng Hasanah Yasin di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bekasi.

Diantara BUMD yang ditengarai ada praktik penyuapan dan gratifikasi, diduga terjadi di PDAM Tirta Bhagasasi (TB) dalam penyertaan modal di APBD. Kerjasama bisnis dengan pihak ketiga. Mandegnya proses pemisahan layanan antara PDAM Tirta Bhagasasi dengan PDAM Tirta Patriot. Dalam BUMD tersebut kepala daerah tercatat sebagai owner mewakili pemda.

Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK (Cicak) Kota Bekasi mengendus tiga poin tersebut, patut dicurigai ada dugaan keterlibatan mantan orang nomor satu di Kabupaten Bekasi.

“Soal penyertaan modal daerah Kab Bekasi di APBD 2016-2017,” ungkap Ketua Cicak Kota Bekasi Soedjoko, Senin (5/11).

Dia menduga ada praktik tercela antara PDAM Tirta Bhagasasi dengan dua investor dalam kerjasama jual beli air curah secara take and pay.

Dikatakan Soedjoko, perjanjiannya air curah yang disalurkan 150 liter/detik. Informasinya yang terserap hanya 50 liter/detik. Tapi PDAM tetap membayar 150 liter/detik. Belum lagi yang dikerjasamakan dengan investor lain dimana air curah yang disalurkan 50 liter/detik. Namun, informasinya hanya tersalur 20 liter/detik.

“Padahal dengan sistem take and pay itu, harusnya dibayar sesuai air yang tersalurkan ke pelanggan. Infonya PDAM berhutang tiga bulan ke PT Moya karena tetap membayar air curah yang tidak tersalurkan ke pelanggan,” tuturnya.

Selain dua perkara diatas, Soedjoko juga mendesak dugaan praktik gratifikasi dan penyuapan dalam kasus mandegnya pemisahan layanan PDAM Tirta Bhagasasi dengan PDAM Tirta Patriot, ditangani KPK.

“Sebenarnya sudah ada MoU antara dua kepala daerah untuk pemisahan ini. Tapi saat penghitungan aset, BPKP Jabar menolak melakukan audit dengan alasan tidak berwenang melakukannya. Oleh Depdagri diarahkan ke provinsi, tapi juga mandeg,” papar pria asal Blora ini.

Soedjoko mengaku siap mengumpulkan bukti-bukti berbagai perkara di atas untuk pengembangan kasus tersebut. “Saya siap membantu KPK untuk pengembangan kasus gratifikasi dan penyuapan kasus-kasus di atas,” tandasnya. (zar)

Related Articles

Back to top button