Berita Utama

Pemkab Keluhkan Kinerja BPN/ATR

Radarbekasi.id – Kinerja Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) dinilai kurang mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam penyelamatan aset terkait sertifikat tanah.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Dwi Yulita menuturkan, pihaknya masih kesulitan ketika mengurus sertifikat barang milik daerah. Meskipun sudah ada kesepakatan kerjasama antara Pemkab Bekasi dengan BPN/ATR Kabupaten Bekasi.

Salah satunya ialah terkait dengan pembebasan lahan di Tambun Selatan dan Cibitung untuk pembangunan underpass. Ia menilai ada keterlambatan dalam proses pemecahan sertifikat milik pemerintah dan warga.

“Ya kalau saya rasakan memang ada kelambatan waktu untuk mengurus sertifikat, bahkan kami mengajukan sertifikat tanah milik pemerintah. Mengajukan tahun 2016 baru selesai tahun 2018 bulan Oktober,” katanya.

“Belum lagi masalah pemecahan sertifikat warga, karena ketika pembebasan lahan tidak semua lahan warga dibebaskan. Sehingga kita harus mengambil sertifikat asli warga untuk dilakukan pemecahan sertifikat, dan hingga saat ini belum juga selesai,” sambungnya.

Dwi menceritakan, lamanya sertifikat asli milik warga yang tertahan di BPN/ATR menyebabkan banyak warga yang mempertanyakan kepada dirinya.

“Ya saya harap adanya kerjasama antara pemda dengan BPN/ATR, seharusnya ada prioritas. Sebab hal ini juga untuk pengamanan aset dari gugatan warga. Selain itu terkait sertifikat warga yang tertahan juga seharusnya jangan terlalu lama. Karena warga kan juga perlu apakah untuk dijual ataupun untuk agunan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengendalian Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Asep Setiawan menuturkan, dari 1494 bidang tanah baru ada sekitar 463 bidang tanah yang sudah tersertifikat.

Ia juga mengatakan, terkait pengurusan sertifikat dari pihak BPN/ATR Kabupaten Bekasi masih tertahan. “Ya saya juga tidak mau menduga – duga, tapi kalau pengurusan sertifikat dikatakan lama ya faktanya seperti itu. Tapi saya juga kurang mengetahui seperti apa cara kerja BPN/ATR untuk sertifikan barang milik daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPN/ATR, Deni Santo, tidak merespon ketika dihubungi Radar Bekasi. Sehingga, belum ada keterangan dari pihak terkait yang menanggapi keluhan tersebut. (and)

Lebihkan

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + five =

Lihat Juga

Close
Close