Berita Utama

Gaji TKK Telat

Radarbekasi.id – Gaji bulan Oktober untuk Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemkot Bekasi telat. Mereka masih belum menerima gaji bahkan masih ada yang belum menandatangani berkas pembayaran gaji sampai dengan kemarin, Rabu (7/11).

Salah seorang pegawai TKK berinisial JR (27) mengaku, belum mendapatkan gaji di bulan Oktober 2018 ini. Biasanya, ia menerima gaji kisaran tanggal 1 sampai 4 Oktober 2018.

“Ya kemarin dua bulan terlambat, Agustus dan September. Untuk sekarang mungkin hanya terlambat beberapa hari saja. Karena penandatanganan berkas gaji untuk bulan November ini kita teken. Semoga gajian bisa turun tahun ini,” katanya.

JR mengaku tidak tahu sampai kapan gajinya ditunda oleh pemerintah daerah. Dia dan teman-temannya juga tidak mendapat informasi lebih lanjut penundaan gaji tersebut.

Dari informasi yang berkembang di aparatur setempat, pemicu keterlambatan gaji TKK dan TPP PNS karena keuangan Pemerintah Kota Bekasi sedang tidak sehat, Sehingga, Pemerintah Kota Bekasi menggencarkan penagihan PBB  di 56 Kelurahan yang ada di Kota Bekasi, jika PBB dibayar maka keuangan Kota Bekasi bisa di bilang sehat.

“Saya sebagai pegawai inginnya langsung digaji tepat waktu seperti pegawai-pegawai perusahaan. Tetapi apa boleh buat karena kita digaji memang dari pendapatan daerah yang mana pendapatan itu dari masyarakat juga, ya harus bersabar,” ujarnya.

Sementara itu, TKK lainnya, DB (24) mengaku belum menandatangani berkas pembayaran gaji.  Ia mengaku mendapat informasi bahwa akan mendapatkan gaji pada Rabu (7/11).

Menurut dia, telatnya pembayaran gaji baru pertama kali terjadi di kalangan TKK. Terutama pada triwulan keempat atau akhir tahun. Biasanya, kata dia, keterlambatan gaji rutin dialami TKK pada awal tahun saja, karena menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

“Gaji kami kan dari APBD, beda dengan PNS yang gajinya dari APBN. Tapi tunjangan PNS diambil dari APBD. Kalau mereka enggak dapat tunjangan, apalagi kami enggak akan dapat gaji dulu, dan yang saya dengar juga TKK akan dipotong juga sama seperti PNS yang di potong 40 persen.

“Jika TKK juga ikut dipotong yang pasti saya sebagai TKK merasa akan kekurangan, karena banyak uang bulanan yang saya harus bayar,” sambungnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro menyayangkan hal tersebut. Ia mengkritisi banyaknya jumlah TKK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.  Karena berimplikasi pada postur keuangan daerah.

Pasalnya, gaji mereka diperoleh dari APBD. Apalagi, kebutuhan untuk membayar gaji TKK mencapai Rp50 sampai Rp60 miliar untuk tahun ini.

“Seharusnya pemerintah menganalisa terlebihi dahulu, supaya mendapatkan gambaran berapa banyak TKK yang dibutuhkan. Sehingga bisa disesuaikan di masing-masing dinas dan kemampuan keuangan daerah. Agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegwai pemerintahan,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Supandi Budiman menyampaikan, jumlah pegawai kontrak di lingkungan pemerintah daerah mencapai 11.388 orang.

Komposisi pegawai yang paling banyak berada di Dinas Pendidikan mencapai 2.297 orang, disusul Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 970 pegawai, dan Dinas Perhubungan sebanyak 603 orang.

Ia menjelaskan, pemberian gaji TKK dan TPP PNS masih dalam tahap proses pencairan. “Pembayaran sedang dalam proses, bulan ini juga bisa dicairkan dan sudah dapat diterima haknya kepada masing-masing pegawai pemerintahan,” tutupnya. (pay)

Lebihkan

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + five =

Close