Cikarang

Kementerian ATR Dorong Penyelematan Aset

Radarbekasi.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendukung pemerintah daerah dalam pengamanan aset daerah. Terkait dengan sertifikat barang milik negara.

Humas Kementerian ATR, Horison menuturkan, sudah ada anggaran khusus untuk pengurusan barang milik daerah dan pengukuran serta proses lainnya.

Selain itu, penyelamatan atau pengamanan barang milik negara sudah seharusnya dipermudah. Namun demikian dengan catatan barang milik negara ini tidak ada catatan sengketa.

“Ini sudah menjadi program nasional, yakni PTSL dan untuk melegalkan barang milik negara,” ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi, Rabu (7/11).

Namun demikian, lanjut Horison meskipun tanah tersebut milik pemerintah, pihaknya juga tidak mudah dalam proses pemberian sertifikat. Masalah dokumen perlu dilengkapi demi ketertiban administrasi.

Saat ditanyakan terkait adanya persoalan lambannya pembuatan sertifikat milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang mencapai dua tahun lamanya. Horison cukup kaget.

Menurutnya, waktu yang dibutuhkan hanya sekitar tiga sampai enam bulan selama tidak ada masalah dengan dokumen serta tidak ada masalah sengketa.

“Ya sebenarnya kalau itu lengkap dokumentasi, seharusnya cepatlah tidak sampai setahun, Karena pada prinsipnya BPN itu clean and clear. Apalagi zaman saat ini sudah banyak yang pantau dan keterbukaan publik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPN/ATR Kabupaten Bekasi, Deni Santo belum bisa menanggapi lebih jauh terkait dengan hal tersebut. “Hari Jum’at saja saya nanti diinformasikan, karena saya takut salah info apabila tidak langsung bicara,” tuturnya.

Sebelumnya, Kinerja Badan Pertanahan Nasional/Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) dinilai kurang mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam penyelamatan aset terkait sertifikat tanah.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Dwi Yulita menuturkan, pihaknya masih kesulitan ketika mengurus sertifikat barang milik daerah. Meskipun sudah ada kesepakatan kerjasama antara Pemkab Bekasi dengan BPN/ATR Kabupaten Bekasi.

Salah satunya ialah terkait dengan pembebasan lahan di Tambun Selatan dan Cibitung untuk pembangunan underpass. Ia menilai ada keterlambatan dalam proses pemecahan sertifikat milik pemerintah dan warga.(and)

Lebihkan

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =

Close