Metropolis

163 Reklame Tidak Berizin

Radarbekasi.id – Sebanyak 163 reklame berukuran di bawah 18 meter di Kecamatan Pondok Melati, diketahui tidak memiliki izin. Hal ini diketahui setelah anggota Satpol PP Kecamatan Pondok Melati melakukan penyisiran, kemarin.

Penyisiran dilakukan untuk mendorog penerimaan pajak yang berasal dari reklame yang ada di Kota  Bekasi dalam hal ini kecamatan Pondok Melati. Demikian ditegaskan  kordinator lapangan (KORLAP) SATPOL PP Kecamatan Pondok Melati, Hairudin, kemarin. Menurutnya, potensi penerimaan pajak relame sangat tinggi apabila digali.

Dia mengakui  baru kali ini dilibatkan untuk menggali potensi pajak reklame. Bersama dengan anggotanya saat ini sedang giat untuk mendata sampai dengan menegur pemilik reklame yang habis masa berlaku izinnya dan belum membayar pajak.

Menurutnya, Setidaknya ada 163 reklame berbagai ukuran terdaftar dan memiliki izin dilingkungan kecamatan Pondok Melati, ke 163 reklame itu akan disisir untuk memantau masa berlaku izin dan pembayaran pajaknya.

“Dengan hasil kemarin saya menyisir betul ternyata masih banyak wajib pajak yang perpanjangannya tidak diurus, yang belum juga mengurus perpajakannya, tidak ada izinnya saya menemukan buktinya, kalau di kecamatan yang sudah berizin itu 163, sayapunya bukti printan data dari BPPT,“ ungkapnya di aula kecamatan

Hairudin mengungkapkan, wajib pajak menurut penyisirannya sadar dan tergugah untuk tertib terhadap perizinan dan pembayaran pajak namun luput dari perhatian karena terlalu jauhnya jarak untuk menuju pusat pemerintahan.

Untuk penebangan reklame bagi pemiliknya yang membandel, kewenangan dari dinas tata ruang (DISTARU) meskipun pihaknya diberikan kewenangan, namun masih terbentur dnegan peralatan dan tehnis penebangan. Pemilik reklame diberi waktu selama tiga hari untuk segera mengurus izin dan pembayaran pajak reklame, jika dalam waktu tiga hari tidak ada itikat untuk itu maka reklame yang bersangkutan akan ditebang.

“Ada rentan waktunya, jadi menurut pak sekcam kita beri waktu tiga hari, tiga hari tidak mau ngurus juga dia itu kita kita harus tebang ,“ imbuhnya.

Ia juga mengeluhkan pemasangan reklame yang tidak memperhatikan sisi keselamatan jika sewaktu-waktu reklame tersebut tumbang, menurutnya BPPT hanya memberikan izin namun tidak tahu dititik mana reklame tersebut dipasang. Dia  berharap untuk pihak BPPT berkoordinasi dan berkomunikasi terkait dengan pemasangan reklame untuk menentukan posisi reklame yang aman dan tidak membahayakan. (sur)

Close