Politik

Bawaslu: Bekasi Utara Rawan Pelanggaran Pemilu

Radarbekasi.id – Komisioner Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, Ali Mahyail mengungkapkan, wilayah Kecamatan Bekasi Utara merupakan kawasan paling rawan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu).

“Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2014 lalu, di Kecamatan Bekasi Utara memang rawan terjadinya pelanggaran Pemilu, karena wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk dan suara terbanyak,” ujarnya.

Menurut dia, penyelenggara Pemilu sempat melakukan pemungutan suara ulang akibat temuan kasus kertas suara yang tertukar antara formulir DPR RI, DPD dan DPRD pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.

Namun pihaknya mengaku, telah mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut, sehingga akan mengantisipasi tidak lagi terjadi dengan cara mengintensifkan pemantauan di wilayah setempat.

“Apalagi Pemilu 2019 mendatang kan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertambah dua kali lipat. Sehingga potensi konflik akan muncul,” beber Ali.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar Bekasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, terdapat 858 TPS dengan total jumlah pemilih 204.308 orang di wilayah Kecamatan Bekasi Utara.

“Untuk menghindari kecurangan pada Pemilu 2019 mendatang, kami benar-benar akan melakukan pengawasan secara ketat,” terang Ali.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Siswanto menjelaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera melakukan pemetaan titik-titik yang rawan pelanggaran.

Sebelumnya, Bawaslu Pusat telah menempatkan Kota Bekasi sebagai kota dengan tingkat kerawanan sedang. Menyikapi hal itu, pihak Bawaslu Kota Bekasi akan segera melakukan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran secara detail, agar bisa dilakukan upaya pencegahan.

Diakui Tommy, pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan sedang dilakukan pendataaan titik-titik rawan. “Setelah laporan dari pengawas kelurahan dan kecamatan masuk, maka kami (Bawaslu Kota Bekasi) akan menyusun strategi pencegahan, sesuai dengan potensi dan jenis pelanggaran di masing-masing kecamatan,” beber Tommy.

“Bawaslu juga akan melakukan sosialisasi langsung tentang larangan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat politik praktis hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan,” pungkasnya. (sar)

Related Articles

Back to top button