Berita Utama

GMNI Sarankan Dewan Malas Jangan Dipilih

Sidang Paripurna Sepi

Radarbekasi.id – Sebanyak 20 anggota dewan tidak hadir dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bekasi yang membahas tiga topik utama, diantaranya Penyampaian Nota Keuangan R-APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 oleh Wali Kota Bekasi yang diwakili Tri Adhianto.

“Dari 50 anggota dewan, 30 orang hadir,  20 orang yang tidak hadir diantaranya, dua orang berhalangan tetap,  sakit tiga orang, izin enam, dan lain-lain 11 orang,” ujar Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai saat membuka Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Rabu (21/11).

Meski demikian, kata Tumai, keputusan sidang paripurna tetap sah mengingat jumlah kehadiran peserta sidang telah memenuhi kuota forum (kuorum).

Hampir setengah ketidakhadiran Anggota DPRD Kota Bekasi dalam paripurna mencoreng nama legislatif di mata masyarakat. Bahkan, bisa saja anggota dewan yang sering membolos terancam tidak terpilih lagi pada pileg 2019 mendatang.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi, Hallason menilai, pencalonan anggota DPRD yang selama ini kerap membolos dalam Pemilihan Legislatif 2019 mendatang sangat beresiko bagi citra partai. Pasalnya, bakal caleg “pembolos” itu diperkirakan akan mengulangi perilakunya lagi jika terpilih kembali nanti.

“Orang seperti itu sama saja tidak menghargai dirinya sendiri sebagai anggota dewan, termasuk rakyat yang memilih, dan sekaligus parpolnya. Pemimpin parpol yang memiliki anggota dewan seperti itu harusnya memberi sanksi,” imbuh Hallason.

Ia menduga, masuknya politisi pembolos dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) bisa jadi karena memiliki kedekatan dengan pimpinan partai. Namun, di sisi lain pimpinan parpol bisa jadi tidak mendapat laporan lengkap tentang tingkah laku caleg tersebut selama di DPRD.

“Dari segi politik, akan sangat beresiko bagi partai mengajukan anggota DPRD yang pemalas. Menurut saya, hal ini perlu disampaikan ke publik secara terus-menerus. Sehingga parpol yang mengusung caleg seperti itu perlu diketahui masyarakat,” sarannya.

Lanjut Hallason, jika tidak ingin mendapatkan citra buruk bagi parpol yang mengusung, ia menyarankan agar melihat jejak rekam calon yang akan diusung. “Supaya masyarakat tahu, jika anggota dewan yang malas tidak perlu dipilih lagi,” cetusnya. (sar)

Related Articles

Back to top button