Berita Utama

Sekdis Ketenagakerjaan Ditahan

Dugaan Tipikor Bantuan Bulog

Radarbekasi.id – Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi berinisal HI, resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Bulak Kapal Senin (26/11).

HI yang sebelumnya menjabat kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditahan lantaran di duga terlibat dalam kasus korupsi pencairan cadangan beras bantuan bencana yang dikeluarkan oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Tahun 2016 dan 2017 lalu.

Kabar penahanan tersebut dibenarkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Hermon Dekristo.

Hermon menjelaskan, penahanan itu dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap HI sebagai tersangka. Status HI sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Selasa (13/11) lalu.

HI ditahan bersama dua orang lainnya yaitu staf dan Pekerja Harian Lepas (PHL) di BPBD Kota Bekasi yang berinisial FS dan AD.

Lanjut Hermon, pihaknya segera melakukan pemberkasan kasus tersebut untuk segera dilimpahkan ke pengadilan. Dirinya menargetkan Desember 2018 berkas sudah dilimpahkan.

“Selesai pemberkasan, secepatnya lah, harapan kita itu. Awal-awal bulan depan mudah-mudahan bisa kita limpahkan ke pengadilan, jadi pertengahan Desember itu udah kita limpah lah, “ ungkapnya ketika dihubungi Radar Bekasi Senin (26/11).

Terkait kasus ini, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah menggeledah gudang Perum – Bulog yang terletak di Cibitung, Kabupaten Bekasi dan gudang yang terletak di Karawang.

Pencairan cadangan beras bantuan bencana ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan surat siaga bencana oleh Wali Kota Bekasi pada tahun 2016. Kemudian di tahun berikutnya yakni 2017 surat perintah tersebut kembali di scan untuk melakukan perbuatan yang sama.

Mereka juga melampirkan data-data korban bencana banjir, termasuk surat penetapan siaga bencana. Oleh Perum Bulog, permohonan itu disetujui dan mereka menerima bantuan beras sebanyak 100 ton dari gudang Bulog yang ada di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Namun hanya 1,3 ton saja yang disalurkan oleh tersangka AD dan FS. Sementara sisanya diduga dijual ke pedagang yang ada di Pasar Baru Bekasi.

Kemudian pada 2017 lalu, AD dan FS mengulangi perbuatannya atas perintah HI, selaku sektetaris BPBD Kota Bekasi saat itu. Oleh karenanya, tersangka AD dan FS membuat surat palsu dengan memindai tanda tangan Wali Kota Bekasi. Guna meyakinkan keaslian dokumen itu, mereka pun kembali melampirkan data-data korban bencana.

Sementara ini Kejaksaan Negeri Kota Bekasi memperkirakan kerugian negara atas perbuatan tersebut mencapai Rp1,8 miliar.

Lebih lanjut, Hermon mengungkapkan, yang bersangkutan dalam kasus ini dijerat dengan Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kan modusnya itu, modus 2017 itu dengan scanner, scan surat keputusan Wali Kota, ya kan kita juncto juga pasal sembilan nanti undang-undang tipikor, pasal dua atau pasal tiga juncto pasal sembilan, ” tandasnya. (sur)

Close