Berita Utama

Target PAD Belum Tercapai

Radarbekasi.id – Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi belum mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Sebab memasuki triwulan akhir baru mencapai sekitar 15 persen dari target sebesar Rp500 juta.

Selain itu, hal serupa juga dialami Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. Karena, hingga akhir tahun target PAD belum tercapai. Dimana dari sektor retribusi Alat Pemadam Kebakaran (APK) sebesar Rp300 juta baru tercapai 18 persen atau setara dengan Rp36 juta. 

Kepala Dinas Perhubungan Yana Suyatna menuturkan PAD yang berhasil diraih hanya Rp75 juta atau 15 persen dari target yakni Rp500 juta. Yana mengakui rendahnya realisasi pendapatan dari objek parkir. Namun demikian, target yang dicanangkan terbilang tinggi.

“Jadi dari hasil penelusuran saya, saat ditetapkan target tersebut, Dinas Perhubungan itu sudah ada kerja sama dengan pihak swasta yang menyanggupi pendapatan parkir sampai Rp500 juta, makanya dimasukkan target. Tapi setelah itu katanya pihak swasta itu kabur, jadi kondisinya seperti ini,” kata dia.

Menurutnya, capaian Rp75 juta ini realistis karena memang kantung parkir di Kabupaten Bekasi minim karena hanya ada 13 kantong. Jumlah tersebut pun dinilai tidak efektif karna bukan disepanjang jalan utama.

“Seperti titik di minimarket, ya sudah minimarket, toko sebelahnya bukan kantung parkir. Jadi memang regulasi harus diubah agar pendapatan dari sektor parkir ini bisa seperti di daerah lain sampai miliaran rupiah,” ujarnya.

Namun demikian, disisi lain terkait PAD di Kabupaten Bekasi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat pendapatan asli daerah (PAD) telah mencapai angka Rp1.841.403.749.223 atau 93,03 persen dari target yang ditetapkan. 

Pendapatan tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan lain-lain yang sah dan dana perimbangan. Jumlah tersebut terhitung hingga 31 Oktober 2018.

“Targetnya kami tahun ini sebesar Rp1.979.345.367.741, disisa waktu sekitar sisa sebulan kami harus mengejar kekurangan sebesar Rp137.941.618.518 yang belum terealisasi,” kata Kepala Bidang Pembukaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Akam Muharam.

Dari jumlah tersebut, pendapatan dari sektor pajak daerah menjadi yang terbesar yakni Rp1,3 triliun atau 89,93 persen dari target Rp1,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pajak daerah lainnya.

“Kalau dari nilai, BPHTB menyumbang terbesar yaitu sampai Rp538 miliar tapi realisasinya baru 80 persen dari target Rp673,9 miliar. Sedangkan capaian PBB dan pajak daerah lainnya sudah melampaui target,” ujarnya.

PBB berhasil melampaui target hingga 100,32 persen dengan capaian Rp391,2 miliar dari target Rp390 miliar. Begitu pun dengan pajak daerah lainnya, dari Rp452 miliar yang ditargetkan, pendapatan yang berhasil terealisasi yakni Rp481 miliar, atau 106,4 persen.

Pajak daerah lainnya terbagi dalam sembilan jenis pajak, di antaranya pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan umum hingga hiburan. Khusus untuk pajak hiburan, Akam mengakui adanya penurunan setelah sejumlah objek pajak dilarang beroperasi, seperti panti pijat, spa hingga karaoke.

“Sejak April 2016 kan memang sudah tidak dipungut karena usaha tersebut dilarang sesuai Perda Pariwisata, jadi memang ada pengaruh,” kata dia. Meski dilarang, sejumlah tempat hiburan sebenarnya masih beroperasi, sayangnya tidak ada PAD yang masuk karena larangan tersebut.

Meski begitu, pajak hiburan mendapat suntikan pendapatan setelah Stadion Wibawa Mukti kerap digunakan untuk pertandingan sepak bola berskala besar.

“Seperti kemarin kan Indonesia main di sini, Persib U-19 juga, ada Persija juga jadi cukup menambah. Sekarang pajak hiburan sudah Rp11,9 miliar dari target Rp13,9 miliar,” ujarnya.

Selain dari sektor pajak, pendapatan pun dicapai dari retribusi daerah. Dari target Rp229 miliar, pendapatan yang terealisasi mencapai Rp325,2 miliar atau melampaui target hingga 142 persen. (and)

Close