Berita Utama

Jejen Mangkir Panggilan KPK

Dalami Kasus Suap Meikarta

Radarbekasi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti terkait kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. Namun politkus PDIP itu tidak memenuhi panggilan lembaga antirasuah.

“Untuk saksi yang tidak hadir yakni meminta penjadwalan ulang pada hari Rabu, 5 Desember 2018,” katanya kepada awak media, Senin (3/12).

Kendati demikian, dia menuturkan pihaknya telah menerima informasi dari Jejen mengenai alasan ketidakhadirannya, katanya baru menerima surat panggilan yang diberikan KPK.

“Tadi pihaknya menghubungi KPK dan meminta penjadwalan ulang. Saksi menyampaikan baru menerima surat. Jadi akan diperiksa pada hari Rabu,” imbuhnya.

Diketahui, Jejen dipanggil pada Rabu (28/11) untuk tersangka Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi. Namun, dirinya tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan belum menerima surat panggilan.

“Tadi yang bersangkutan memberikan informasi belum menerima surat panggilan dari KPK dan akan kami jadwalkan kembali,” sebutnya.

Sebelumnya, KPK menduga sejumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam pembangunan Meikarta berstatus ‘backdate’ alias penanggalan mundur dari waktu sebenarnya.

Pada pemeriksaan kemarin, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap empat orang saksi dan dua orang tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Keempat orang tersebut diantaranya Ida Dasuki, Staf Dinas PMPTSP, Waras Wasisto, DPRD Provinsi Jawa Barat, Jejen Sayuti Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi, FDP, Wiraswasta/Konsultan, HJ, konsultan perijinan Proyek Meikarta, dan T, Wiraswasta

KPK mendalami lebih lanjut ada atau tidak dugaan aliran dana untuk melakukan perubahan tata ruang di Kabupaten Bekasi.

“Kami telah mengidentifikasi adanya upaya mengubah aturan tata ruang yang disesuaikan untuk mengakomodir pihak tertentu, dalam hal ini diduga demi kepentingan untuk membangun proyek Meikarta,”tuturnya.

Setelah dicermati, perizinan Meikarta diduga bermasalah sejak awal. Salah satu faktornya adalah karena pembangunan proyek Meikarta hingga ratusan hektare diduga tidak memungkinkan dilakukan di lokasi saat ini, karena ada indikasi pelanggaran hukum tata ruang di sana.

“Oleh karena itulah, kami mendalami dugaan pihak tertentu yang mencoba mengurus perubahan tata ruang ini, melalui penyusunan peraturan daerah di Bekasi yang tentu harus melibatkan DPRD setempat. Dalam konteks itulah, KPK melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bekasi di kasus ini,”tutupnya.

Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan tersangka pemberi suap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan dua orang Konsultan Lippo Grup Taryudi dan Fitra Djaya Purnama serta satu orang pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Sedangkan, sebagai penerima fee sebesar Rp7 milliar adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin bersama Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MJB Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kab Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. (ipp/and/jpc)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + two =

Close