Berita Utama

Perekrutan PPK Dituding ‘Tabrak’ Aturan

HMI Ancam Lapor ke DKPP

Radarbekasi.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Senin (3/12). Mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan adanya dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam hal perekrutan anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan beberapa hal lainnya.

Salah satu peserta aksi, Akmal menyatakan, proses perekrutran PPK tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XVI/2018.

Ia menuding, KPU Kota Bekasi juga tidak menjalankan putusan MK nomor 20 PPU tahun 2018. Karena, proses rekruitmen penambahan PPK sebanyak dua orang tidak diambil dari lima nama hasil seleksi  pada saat pelaksanaan Pilkada dan Pilgub. Seharusnya, menurut dia, yang menjadi anggota PPK tambahan ialah lima orang yang namanya masuk dalam nomor enam sampai dengan sepuluh pada saat proses seleksi.

Selain itu, kata Akmal, pihaknya juga mendapatkan sejumlah PPK yang terlibat menjadi tim sukses pasangan calon tertentu.

Dirinya mengaku bakal melaporkan hal itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) apabila KPU tidak mampu menjawab dan mengambil langkah terkait hal itu.

“Ketika kpu hari ini tidak mampu untuk menjawab itu semua ya kami dari HMI, terutama akan menempuh jalur hukum. Apakah nanti kami akan membuat laporan ke DKPP bahwasannya ini sudah melanggar kami pikir,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Divisi Teknis Pelaksanaan KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengklaim, pihaknya sudah menjalankan perekrutan penambahan PPK sesuai dengan pedoman, aturan dan petunjuk teknis yang ada.

“KPU kota bekasi berpedoman kepada PKPU nomor 36 tahun 2018. Disitu juga dijelaskan bagaimana KPU harus melakukan rekkruitmen penambahan. Ya prinsipnya kita sudah melaksanakan sesuai dengan aturan, pedoman dan juknis yang ada,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan, HMI Unisma juga meminta KPU untuk memperbaiki data pemilih ganda. Sealin itu, mahasiswa juga mempertanyakan terkait data pemilih disabilitis mental yang tidak sesuai dengan putusan UU PKPU nomor 2 tahun 2018. (sur)

Lebihkan

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − 4 =

Close