Berita Utama

APBD Dituding Tidak Pro Rakyat

Radarbekasi.id – Komisi I DPRD Kota Bekasi menuding APBD Kota Bekasi tahun 2019 tidak pro rakyat. Karena, mereka menilai anggaran lebih besar dialokasikan untuk belanja tidak langsung.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro menjelaskan,  belanja langsung ialah belanja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pada APBD 2019, jumlah yang ditetapkan untuk belanja langsung menunjukkan angka Rp3,712 triliun atau 56 persen dari anggaran belanja.

Namun demikian, menurut dia, hal tersebut tidak demikian. Pihaknya menyoroti komponen gaji Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Karena, gaji TKK masuk dalam belanja langsung dengan nama belanja penunjang urusan.

Menurut dia, gaji TKK sejatinya merupakan belanja tidak langsung. Karena, belanja langsung merupakan belanja yang langsung bersentuhan dengan masyarkat.

Dirinya mengungkap, gaji TKK menyentuh angka Rp691 miliar pada APBD tahun 2019. Angka itu lebih besar dari tahun 2018 yakni Rp418 pada APBD murni.

Sehingga, menurut dia, anggaran belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung senilai Rp3,59 triliun atau 54 persen dari total anggaran belanja tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp6,612 triliun.

Terhadap kondisi tersebut, Chairuman menganggap bahwa struktur APBD Kota Bekasi sudah tidak lagi pro terhadap masyarakat banyak.

“Artinya sekarang kondisinya kota bekasi itu belanja tidak langsungnya lebih besar dengan belanja langsung. Harusnya, dengan asumsi ada komponen TKK yang selama ini dikenal dengan belanja pegawai itu masuk didalam belanja langsung kita, sehingga belanja langsung yang nilainya seakan-akan 56 persen,” jelasnya.

Ia menilai, beban anggaran untuk gaji TKK terlalu besar. Lebih dari itu, Kota Bekasi pun dinilai sudah mulai bergerak ke arah belanja pegawai yang lebih mendominasi dibandingkan belanja publik.

Disinggung mengapa DPRD yang memiliki fungsi anggaran tidak mengambil sikap sebelum APBD disahkan, dirinya menyatakan kalau hal itu disebabkan karena anggota dewan tidak mendalami rancangan struktur anggaran. Selain itu, dirinya juga menyebut bahwa BKPPD  tidak menjelaskan terkait hal itu di dalam rapat badan anggaran (BANGGAR).

“Karena nggak didalami oleh dewan, yang kedua bkppd tidak menjelaskan itu didalam rapat banggar dan dewan tidak menanyakannya, ketika menanyakan juga tidak disampaikan secara jelas apa masalahnya,” imbuhnya.(sur)

Lebihkan

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − 5 =

Close