Berita Utama

Sebelum Kampanye, Caleg Diimbau Urus STTP

Radarbekasi.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, masih banyak menemukan calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2019 yang belum memahami beberapa ketentuan kampanye. Salah satunya, terkait mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

“STTP merupakan bukti bagi caleg telah mengurus Surat Pemberitahuan Kegiatan (SPK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Kepolisian,” ujar Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Siswanto

Ia menjelaskan, jika tidak ada STTP, maka kegiatan kampanye para caleg bisa dibubarkan. “Untuk caleg DPRD Kota Bekasi belum ada yang kampanye dengan menggunakan STTP,” terangnya.

Dia menyebutkan, dalam pelaksanaan kampanye, para caleg memang tidak diwajibkan untuk mengantongi izin dari pihak yang berwenang.

”Namun sesuai ketentuan yang berlaku, setiap caleg yang hendak melakukan kampanye, wajib menyampaikan pemberitahuan pada pihak kepolisian, yang dibuktikan dengan  mengantongi STTP dari kepolisian,” terangnya.

Adanya caleg yang belum mengetahui mekanisme kampanye, menurut Tommy dibuktikan dengan masih adanya caleg yang hendak melakukan kampanye namun belum memiliki STTP.

Terhadap caleg tersebut, Bawaslu akhirnya meminta untuk mengurus STTP terlebih dahulu sebelum kampanye dimulai.

“Mengurus STTP itu tidak sulit kok. Cukup menyampaikan pemberitahuan kepada petugas yang berwenang di Polres, maka STTP akan diberikan. Bahkan Kapolres sudah memberi jaminan petugas yang mengeluarkan STTP, dan akan dilayani 24 jam sehari,” tuturnya.

Lanjut Tommy, mekanisme kampanye dengan harus mengantongi STTP, sudah  diatur dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, PKPU Nomor 28 Tahun 2018, PKPU Nomor 33 Tahun 2018, dan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap kegiatan yang mengandung unsur kampanye harus disertai dengan STTP dari kepolisian. Dalam regulasi, katanya, tidak dijelaskan berapa jumlah minimal peserta kampanye.

”Kalau pun pesertanya hanya dua, namun bila dalam pertemuan itu ada unsur kampanye berupa ajakan untuk memilih salah satu caleg, maka harus memiliki STTP,” tegasnya.

Tommy juga menyebutkan, bila seorang caleg berada dalam di lingkungan kerumunan orang namun tidak mengajak warga untuk memilih dirinya, maka tidak ada unsur kampanye. ”Selama tak ada unsur kampanye, ya tidak perlu mengurus STTP,” pungkasnya.

Ditambahkan Tommy, adanya kewajiban caleg untuk mengantongi STTP, sebenarnya juga sebagai bentuk perlindungan bagi para caleg saat melakukan kampanye. Dengan melakukan pemberitahuan, petugas dari kepolisian bisa memantau aspek keamanan pelaksanaan kampanye caleg yang bersangkutan.

Lanjutnya, kampanye pemilu dapat dilakukan lewat sembilan cara, yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum.

Berikutnya, lewat media sosial, iklan di media massa cetak, elektronik dan internet, rapat umum, debat pasangan calon serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan. (sar)

Lebihkan

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =

Close