Berita Utama

Walkot: Belanja Pegawai untuk Cari Outcome

Chairoman Ditantang Hitung-Hitungan

Radarbekasi.id – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi angkat bicara terkait tudingan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro yang menilai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2019 tidak pro rakyat.

Ia mengungkapkan, Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai dalam hal ini Tenaga Kerja Kontrak (TKK) semata – mata untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi.

Menurutnya, tidak relevan apabila anggaran belanja untuk pegawai di lingukungan Pemkot Bekasi ditekan. Sementara, dilain sisi pegawai Pemkot Bekasi dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaan.

“Jadi jangan mempersoalkan besaran anggaran belanja pegawai, karena di belanja pegawai itu yang kita cari adalah outcome (hasil), benefit (manfaat) terhadap sebuah proses pekerjaan.  Kalau belanja pegawainya kecil, tapi pekerjaannya, kepuasan masyarakatnya rendah kan nggak mungkin. Yang TKK memang kita butuhkan secara rasio ya, secara rasio nih,” katanya kepada Radar Bekasi, Kamis (6/12).

Dirinya mengajak anggota DPRD Kota Bekasi yang menilai APBD tidak pro rakyat itu untuk membandingkan hari kerjanya dengan staf di Pemkot Bekasi .

“Kalau mau itung-itungan hari orang kerja, yang beliau ngomong dengan hari orang kerja staf saya, ayo dihitung. Ya beliau ini ngomong, ayo itung-itungan hari orang kerja dia, dia ya jangan yang lain, dia sendiri,” tuturnya.

Rahmat menambahkan, persoalan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama dengan DPRD Kota Bekasi.  “Mungkin dia enggak rapat, enggak ngikut rapat, kalau dia ngikut rapat dia jelas. Kalau dia nggak jelas tanyakan, panggil wali kota nya, menjelaskan, nanti saya bawa BKPPD – nya atau saya bawa BPKAD – nya, kan jelas gitu,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro menuding APBD Kota Bekasi tahun 2019 tidak pro rakyat. Karena, anggaran dinilai lebih besar dialokasikan untuk belanja tidak langsung.

Ia menjelaskan, belanja langsung ialah belanja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pada APBD 2019, jumlah yang ditetapkan untuk belanja langsung menunjukkan angka Rp3,712 triliun atau 56 persen dari anggaran belanja. Namun demikian, menurut dia, hal tersebut tidak demikian.

Pihaknya menyoroti komponen gaji Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Karena, gaji TKK masuk dalam belanja langsung dengan nama belanja penunjang urusan. Menurut dia, gaji TKK sejatinya merupakan belanja tidak langsung. Karena, belanja langsung merupakan belanja yang langsung bersentuhan dengan masyarkat. (sur)

Lebihkan

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 18 =

Close