Berita Utama

Walkot Jamin Camat Pondokgede

Kasus Dugaan Pemalsuan Akta Otentik

Radarbekasi.id – Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menetapkan Camat Pondokgede, Mardani menjadi tahanan kota atas kasus dugaan pemalsuan akta otentik sebagaimana tertuang sebagaimana tertuang dalam KIHP Pasal 264 ayat 1. Batas waktu tahanan kota yakni 20 hari setelah ditetapkan pada Kamis (6/12) lalu.

Salah satu alasan Mardani ditetapkan menjadi tahanan kota dan tidak menjalani tahanan di rumah tahanan (rutan) yakni lantaran adanya jaminan dari Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Hal itu diungkapkan Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Gusti Hamdani.

Ia menerangkan, kepala daerah menjamin bahwa Mardani tidak akan melarikan diri. Selain itu, juga ada jaminan dari pengacara yang bersangkutan.

Kemudian, pihaknya juga mempertimbangkan bahwa Mardani masih menjabat sebagai camat yang masih mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melayani masyarakat.

“Ada tiga jenis penahan yaitu Rutan, rumah dan kota. Untuk sementara ini camat kita lakukan penahan Kota. Karena sudah ada yang menjamin yakni wali kota. Camat tidak akan pergi keluar kota untuk melarikan diri. Itu salah satu yang menjadi pertimbangan dari jaksa penuntut umum untuk dilakukan penahanan kota tidak rutan karena camat masih memiliki tanggung jawab kepada masyarakat,” katanya kepada Radar Bekasi, Jumat (7/12).

Sejauh ini kasus tersebut sudah memasuki tahap II oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Kota Bekasi untuk kasus itu. “Kalau sekiranya itu sudah dilakukan tahap II berarti oleh jaksa penuntut umum itu sudah terpenuhi unsur formil atau materil. Sehingga nantinya setelah dilakukan tahap II ini oleh jaksa penuntut umum itu akan dilimpahkan ke pengadilan negeri Kota Bekasi saat di waktu 20 hari penahanan Kota,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, pertimbangan untuk menetapkan camat Pondokgede sebagai tahanan kota telah diatur dalam hukum acara.

Kedepannya, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bekasi. “Dan kita lihat batas penahanan 20 hari selama masa tahanan itu belum habis jaksa penuntut umum itu harus melimpahkan ke pengadilan,” tandasnya.

Terpisah, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi membenarkan hal tersebut. “Benar dan dijamin tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan alat bukti,” katanya saat dihubungi Radar Bekasi.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Bekasi, Wahyudin mengatakan, berkasi kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21 sejak Kamis (6/12).

Keputusan tersebut di ambil berdasarkan KUH Pidana pasal 21, bahwa seseorang itu bisa ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan terakhir melakukan perbuatan kembali.

“Penyidik terkait kasus ini, menilai tidak akan dilakukan oleh saudara Mardani selaku pejabat camat Pondokgede untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Karena selain sebagai aparatur, beliau juga memiliki tangggung jawab terhadap masyarakat. Yang saat ini tenaganya masih dibutuhkan dalam rangka pelayanan masyarakat.” ujarnya.

“Atas dasar itulah, Penyidik mengabulkan permohonan penagguhan penahanan. Sehingga saat ini status Mardani adalah Tahanan Kota,” sambungnya. (pay/tim)

Related Articles

Back to top button