Politik

Ikut Kampanye, Kepala Daerah Dilarang Gunakan Fasilitas Negara

Radarbekasi.id – Kepala daerah yang memiliki posisi jabatan strategis di Partai Politik (Parpol), diimbau tidak menyalahgunakan jabatannya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud, membuat kebijakan menguntungkan parpol atau calon tertentu. “Bagi kepala daerah yang menduduki jabatan di Parpol tertentu, rentan melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti membuat kebijakan menguntungkan calon-calon tertentu,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Abdullah.

Lanjutnya, Bawaslu Jawa Barat (Jabar), sudah mengintruksikan kepada Bawaslu Kota dan kabupaten di Jawa Barat, untuk konsen mengawasi kepala daerah yang memiliki posisi jabatan strategis di Parpol. Jika ditemukan ada kepala daerah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan parpol, langsung ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika kepala daerah melakukan penyalahgunaan wewenang, maka ada unsur pidana yang bisa menjerat. Oleh karenanya, kepala daerah yang memiliki kaitan strategis dengan parpol, ketika akan berkampanye, diminta mengajukan izin cuti terlebih dahulu,” terangnya.

Abdullah juga mengimbau bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk tidak berkampanye. Saat ini, sudah ada ASN di Sukabumi yang terkena sanksi karena persoalan tersebut.

“Bagi ASN ada sanksinya berat. Selain sanski, sesuai aturan Undang undang Pemilu, juga terkena sanksi Undang-undang ASN dan kepagawaian,” beber Abdullah.

Senada, Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail menjelaskan, Bawaslu juga akan berfokus mengawasi kepala daerah di Kota Bekasi yang ikut berkampanye pada Pemilu 2019. Salah satu fokusnya adalah mengawasi penggunaan fasilitas negara saat kampanye.

“Objek pengawasan kami, bagaimana kepala daerah berkampanye jangan menggunakan fasilitas negara,” sarannya.

Ia mengatakan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dilarang dalam aturan perundang-undangan. Menurut dia, kepala daerah yang terbukti menggunakan fasilitas negara dalam kampanye, terancam sanksi pidana.

“Kalau ada misalnya penggunaan fasilitas negara, maka sanksi pidananya sudah terpenuhi,” ucapnya.

Menurut Ali, dalam berkampanye, kepala daerah juga harus mengajukan cuti ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Cuti ini diberikan hanya satu hari dalam seminggu untuk berkampanye.

“Jika hari libur (Sabtu dan Minggu) tak perlu cuti. Jadi mereka bisa berkampanye tiga hari, satu hari dengan cuti, yang dua hari tanpa cuti,” tegasnya.

Lanjut Ali, Bawaslu bisa memberikan sanksi bagi kepala daerah yang tak mengajukan cuti kampanye. Sanksi tersebut, tambahnya, berupa sanksi administratif dan teguran.

Selain itu, Bawaslu dapat merekomendasikan sanksi ke Kemendagri. Namun, tambah Ali, sanksi ini tak sampai pemberhentian jabatan. “Tak sampai ke pemberhentian jabatan, tapi memberhentikan untuk dia (kepala daerah, Red) agar tidak berkampanye,” pungkasnya. (sar)

Close