Metropolis

‘Kerja Paksa’ Dokter Spesialis Dibatalkan MA

Radarbekasi.id – Ini kabar gembira untuk para dokter spesialis. Keresahan mereka soal ‘kerja paksa’ dokter spesialis yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor.04 tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) didengar Mahkamah Agung (MA).

Berdasarkan laman resmi MA, gugatan dr Ganis Irawan melawan Presiden RI terkait Perpres No.04/2017 yang didaftarkan pada 7 September 2017, dikabulkan majelis hakim pada 18 Desember 2018. Tiga hakim MA: Irfan Fachrudin, Is Sudaryono dan Supandi menyatakan Perpres No 04 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis itu bertentangan dengan UU Hak Asasi Manusia dan UU tentang pengesahan ketentuan ILO mengenai kerja paksa.

 

Sang penggugat, Ganis yang tengah menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh pun mengaku lega dengan keputusan MA itu. ’’Kita mengapresiasi putusan MA atas gugatan karena gugatan itu berangkat dari aturan hukum yang berat sebelah yang menimpa kepada satu profesi, yakni dokter spesialis. Mudah-mudahan dalam waktu 90 hari sesudah keputusan diterima Bapak Presiden dan keputusan ini akan dijalankan,’’ kata alumnus Universitas Diponegoro, Semarang itu, saat dihubungi Radar Bekasi kemarin.

Menurutnya kewajiban kerja setelah lulus pendidikan spesialis bagi seorang dokter merupakan perlakuan diskriminatif. ’’Negara tidak boleh memberi perlakuan berbeda kepada profesi tertentu. Apapun alasannya. Pendidikan dokter spesialis bukanlah pendidikan dengan ikatan dinas dan juga bukan pendidikan gratis,’’ beber Ganis.

Pendidikan dokter spesialis di luar negeri, lanjutnya, dinilai sebagai pekerjaan dan digaji. Setelah lulus, juga tidak ada wajib kerja. ’’Di Indonesia aturannya beda sendiri,’’ kata Ganis yang juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Agung.

Dikatakan Ganis, sebelum gugatannya dilayangkan ke MA, masalah WKDS ini sempat dilaporkan ke Komnas HAM. Saat itu Perpres 04/2017 di kalangan dokter spesialis menjadi rasan-rasan karena berpotensi melanggar UU HAM dan ratifikasi konvensi ILO No.105 tentang kerja paksa.

’’Ini berlaku untuk dokter spesialis baru lulus. Dan waktu itu diprotes berpotensi melanggar UU HAM. Dilaporkan juga ke Komnas HAM. Hasilnya, dinyatakan ketentuan itu melanggar HAM. Rekomendasi itu sudah dikirimkan ke Presiden. Tetapi seiring berjalannya waktu, rekomendasi tersebut tidak pernah dijalankan,’’ pungkasnya. (zar)

Close