Berita Utama

Data Penerima Makanan Tidak Akurat

Dinsos ‘Takut’ Serap Anggaran

Radarbekasi.id – Data Dinas Sosial Kabupaten Bekasi terkait jumlah masyarakat kurang mampu (MKM) yang menjadi penerima makanan dari Pemkab Bekasi tidak akurat. Hal itu menjadi alasan Dinsos tidak melakukan penyerapan anggaran.

Akibatnya, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Dinsos Kabupaten Bekasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 mencapai sebesar Rp56 miliar. Hal itu menempatkan Dinsos sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penyerapan anggaran terendah dibanding yang lainnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid menyataka, pihaknya tidak menyerap anggaran untuk pemberian makanan kepada masyarakat kurang mampu karena sudah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Data yang ada di kami pada tahun 2018 sebanyak 28. 670 orang yang berhak mendapatkan makanan selama 365 hari atau setiap hari selama setahun. Namun demikian, angka tersebut sama sekali tidak falid, dimana sesuai data yang ada kawasan perumahan juga ada yang dapat, yang seharusnya tidak dapat. Oleh sebab itu kami memilih tidak menyerapnya,” katanya saat ditemui Radar Bekasi, Senin (7/1).

Ia menjelaskan, selain data, yang menjadi kendala bagi pihaknya yakni pemberian makanan harus diswakelola untuk menghindari adanya kerugian keuangan negara.

“Memang kami juga sangat menyayangkan program tidak berjalan. Sebab kalau dipaksakan sangat riskan terjadi kesalahan administrasi yang berdampak pada kerugian negara, sebab anggarannya juga cukup besar. Yakni mencapai Rp56 miliar,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, penyerapan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bekasi paling rendah dibandingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Kabupaten Bekasi. Dari anggaran sebesar Rp88 miliar, hanya sekitar Rp32 miliar atau setara 37,5 persen yang terserap. Artinya, masih ada sebanyak Rp56 miliar anggaran yang tidak terserap oleh dinas tersebut pada tahun 2018.

Persentase penyerapan anggaran pada dinas tersebut merupakan yang paling rendah dari seluruh OPD di Kabupaten Bekasi. Karena, serapan anggaran OPD lain tidak ada yang dibawah 50 persen.

Persentase penyerapan anggaran terendah kedua yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi. Dinas tersebut menyerap anggaran 72,5 persen dari APBD sebesar Rp21miliar. Sementara yang tidak terserap ialah sebesar Rp6 miliar.

Selanjutnya, disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 72,87 persen dari APBD Rp792 miliar dengan silpa Rp215 miliar. (and)

Related Articles

Back to top button