Berita Utama

’Ongkos’ Perda RDTR Tembus Rp1 Miliar

CBA Sebut Pemborosan

Radarbekasi.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi sorotan pasca kasus suap perizinan proyek Meikarta cukup menyedot anggaran besar. Diketahui, ’Ongkos’ pembuatan Perda itu tembus Rp 1 miliar.

Jumlah tersebut dibenarkan Sekretaris DPRD Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi.  Dirinya menuturkan, biaya yang dianggarkan dari APBD 2017 untuk Pansus 23 tentang RDTR sebesar Rp1 miliar.

Namun dirinya tidak merinci penggunaan anggaran tersebut termasuk honor yang didapat anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

“Anggaran Pansus 23 sebesar  Rp1 miliar, namun untuk penyerapan secara keseluruhan saya kurang mengetahui,”singkat Hanafi ketika di konfirmasi Radar Bekasi kemarin (29/1)

Terpisah unsur pimpinan Pansus 23 RDTR, Daris menuturkan, dana tersebut diantaranya untuk kunjungan kerja ke beberapa daerah.

Ada sekitar empat lokasi yang diikutinya untuk kunker. Adapun honor yang didapatkannya, ke Surabaya selama empat hari Rp12 juta.

Sedangkan kunjungan ke Bandung, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan ke beberapa kementrian di Jakarta per hari Rp2 juta. Jumlah anggota Pansus sendiri sebanyak 26 anggota.

“Adalah bebeberapa kunker pada pansus RDTR, ke Surabaya 4 hari saya dapat Rp12 juta, dan ke Jakarta dan Bandung perhari Rp2 juta, “ujarnya.

Daris menyampaikan, untuk agenda pansus RDTR ke Thailand yang sempat dipersoalkan tidak ada secara administrasi. Sebagai Ketua Badan Musyawarah RDTR pihaknya tidak menemukan jadwal untuk kepentingan ke Thailand.

“Kalau yang di KPK kebetulan saya tidak ikut ke Thailand, dan ketika diperiksa saya jawab tidak tahu terkait ke Thailand, “ujarnya.

Sementara Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, penggunaan anggaran pembahasan Perda RDTR yang menyedot anggaran APBD Rp1 m-iliar tersebut  pemborosan.

Pihaknya juga menyayangkan ditengah anggaran besar yang digelontorkan, masih adanya dugaan aliran dana yang sempat jadi pertanyaaan KPK pasca terungkapnya kasus suap proyek perizinan Meikarta.

Bahkan pihaknya mendesak agar KPK juga melakukan audit pengeluaran anggaran pansus RDTR. “Kan aliran dana sudah dikembalikan oleh anggota DPRD yang diperiksa KPK. Bahkan unsur pimpinan DPRD juga mengembalikan, “pungkasnya. (and)

Related Articles

Back to top button