Berita Utama

Pengamat: Awasi Pembahasan RDTR

Radarbekasi.id – Pengamat Tata Ruang Yayat Supriatna menyarankan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk dibahas kembali. Sebab pada proses penyusunan diduga adanya kepentingan pihak pengusaha.

Indikasi itu muncul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kasus suap proyek perizinan Meikarta yang menjerat sembilan tersangka.

“Kalau menurut saya apabila sudah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasti ada kesalahan, “ujarnya saat dihubungi Radar Bekasi, kemarin (30/1).

Terkait tata ruang dijelaskan Yayat,  perlu dibahas secara transparan dan harus mengedepankan kepentingan masyarakat.

Yayat juga meminta KPK supaya mendampingi proses pembahasan RDTR. Sebab pembahasan terkait tata ruang sangat rentan untuk kepentingan pengembang. Sebagaimama yang pernah terjadi di DKI Jakarta pada saat pembahasan revisi RDTR.

“Pembahasan tata ruang itu harus untuk kepentingan masyarakat, dan mengatur bagaimana pemanfaatan ruang, bagaimana pergerakan ekonomi dan peradaban makhluk hidup yang diatur secara tata ruang, “ujarnya.

Ahli Planologi ini juga menyampaikan, penyusunan RDTR yang sudah dipengaruhi pihak pengusaha rentan adanya peralihan fungsi lahan.

“Ya perlu diperhatikan pembahasan yang sudah ada, apakah ada lahan pertanian yang berkelanjutan difungsi alihkan untuk komersial, ruang publik beralih fungsi. Dan serapan air menjadi lahan komersial, inilah yang perlu diperhatikan dan diketahui oleh publik, “ujarnya.

Sementara itu Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Bekasi, Alex Satudy belum bisa memberikan informasi terkait Perda RDTR. Apakah perlu direvisi atau dibatalkan karena tersandung masalah hukum.

“Memang masalah pembahasan RDTR didalami KPK, sayapun diperiksa terkait RDTR oleh KPK. Tapi kalau perda yang sudah diparipurnakan apakah dibatalkan atau direvisi saya belum bisa memberikan informasi. Nanti coba kami konsultasikan kepada biro hukum Pemprov Jabar dulu ya, “ujarnya.

Terkait masalah anggaran untuk pembuatan naskah akademik pada perda RDTR, Alex mengatakan hanya Rp52juta.

“Kalau kami anggarannya hanya untuk pembuatan naskah akademik saja. Jadi nilai anggarannya tidak terlalu banyak, “pungkasnya. (and)

Related Articles

Back to top button