Berita Utama

Warga Bakal Gugat BPN dan Pemkab Bekasi

Radarbekasi.id – Warga RW 06, 07 dan 08, Kampung Jati Terbit, Kelurahan Jatimulya bakal menggugat Kantor Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sebab, pembebasan lahan pada progres pembangunan Light Rail Transit ( LRT) Jabodebek dinilai tak transparan.

Ketua Forum Komunikasi Warga Kampung Jati Terbit, Kelurahan Jatimulya, Sondi Irwanto Silalahi mengatakan, dasar pihaknya menggugat yakni karena BPN dan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengklaim tanah yang didiaminya milik PT Adhi Karya tanpa membeberkan kepemilikan yang sah secara dasar hukum.

“Karena kami dirugikan, jadi rencananya akan menggugat BPN/ATR Kabupaten Bekasi, Yakni Pak Deni Santo selaku ketua pelaksana pengadaan lahan dan Pemerintah Daerah ke Pengadilan Negeri Bekasi,” katanya kepada Radar Bekasi, Minggu (3/1).

Ia menjelaskan, surat resmi terkait dengan pengukuran tanah pun baru diterima warga usai melakukan aksi unjuk rasa di Kantor BPN.

Dirinya menduga, tidak adanya surat resmi yang diberikan ke warga merupakan salah satu bentuk tidak terbukanya informasi dari pelaksana pengadaan lahan. Sehingga, masyarakat seakan dibuat tidak mengetahui.

“Padahal prosesnya seharusnya dua tahun lalu. Tapi setelah kami demo itu kantor BPN/ATR, baru keluar surat resmi secara tertulis kepada kami untuk pengukuran dari Ketua Pelaksana Pengadaan Lahan, Pak Deni Santo,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Bekasi, Deni Santo mengatakan, lahan yang ada ddi lokasi tersebut terbagi dua. Terdapat milik warga dan juga lahan Penyertaan Modal Negara (PMN) milik PT Adhi Karya selaku perusahaan di bawah BUMN.

”Jadi kami sudah sosialisasikan saat pelaksanaannya di kantor kelurahan, dan kami juga komunikasikan lahan milik masyarakat, dan PT Adhi Karya, serta masyarakat penggarap di atas lahan PT Adhi Karya,” ujarnya, kemarin (3/2).

Deni menepis apabila dikatakan tidak transparan pada proses pembebasan lahan.

”Kan kegiatan tersebut merupakan Perencanaan Strategis Nasional. Jadi perencanannya sudah sistematis. Kegiatannya direncanakan oleh Kementriaan Perhubungan, dan tahapan persiapannya dilakukan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dan penetapan lokasinya dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat,” ujarnya.

Sebelumnya, operasional Light Rail Transit ( LRT) Jabodebek.dipastikan ditunda. Hal itu disebabkan karena masih adanya proses pembebasan lahan yang belum selesai.(and)

Related Articles

Back to top button