Berita Utama

GMNI Tantang BPN Adu Data

Proyek LRT Molor 22 Bulan

Radarbekasi.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi menggelar data terkait dengan kepemilikan lahan yang ditempati oleh warga Kampung Jati Terbit, Kelurahan Jatimulya. Hal itu menyusul pernyataan BPN yang menyebut bahwa lahan tersebut milik PT. Adhi Karya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi, Halason Affrizal mengatakan, perlu ada gelar data untuk memastikan kepemilikan lahan tersebut.

Karena, berdasarkan observasi yang dilakukan pihaknya, warga memiliki bukti kepemilikian dan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Kami juga aneh kenapa tanpa ada kepemilikan yang sah secara hukum, lahan yang didiami warga Kampung Jati Terbit oleh BPN diakui BPN Kabupaten Bekasi milik PT. Adhi Karya,” katanya kepada Radar Bekasi, Selasa (5/2).

Sementara, Ketua Forum Komunikasi Warga Kampung Jati Terbit, Sondi Silalahi menambahkan, dasar kepemilikan warga adalah surat keterangan dari kepala desa atas kepemilikan tanah yang dilengkapi cap yang dikeluarkan dari kantor desa.

“Kami sudah banyak menempuh jalur untuk memperjuangkan hak kami. Oleh sebab itu kami tempuh jalan pengadilan supaya bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,” tuturnya.

Apabila memang lahan tersebut adalah milik PT. Adhi Karya, kata Sondi, mengapa BPN Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa lahan tersebut status quo.

Dirinya menduga, hal tersebut merupakan manipulasi dari oknum tertentu dengan mengorbankan hak rakyat.

“Kami dalam waktu dekat berencana akan mendaftarkan tuntutan ke Pengadilan. Saat ini prosesnya dalam mempersiapkan dokumen sebagai bukti bukti kepemilikan tanah,” katanya.

Terpisah, Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo menuturkan, pihaknya terbuka untuk berkomunikasi terkait pembebasan lahan. Namun demikian, kata dia, sesuai peraturan dalam proses pelaksanaan pembebasan lahan harus langsung dengan pemilik tanah, bangunan, dan pepohonan.

Menurutnya, sebelum dilakukan pembayaran pembebasan lahan pihaknya terlebih dahulu melakukan perhitungan milik masyarakat.

“Kami pada prinsipnya terbuka, namun yang berkomunikasi dengan panitia pelaksana pembebasan lahan harus pemilik langsung tanpa perantara,”ujarnya.

Deni menyebutkan, lahan yang didiami masyarakat itu sangat jelas milik Penyertaan Modal Negara milik PT. Adhi Karya.

“Itu jelas milik PMN, karena pemerintah tidak mungkin membeli aset dengan kondisi tidak jelas kepemilikannya,” tuturnya.

Sebelumnya, operasional Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dipastikan ditunda selama 22 bulan. Hal itu disebabkan karena masih adanya proses pembebasan lahan yang belum selesai. (and)

Related Articles

Back to top button