Bisnis

DPMPTSP : GGJ Belum Kantongi Izin

Radarbekasi.id – Pembangunan Perumahan Grand Garden Jatiasih yang dilakuan PT Hadez Graha Utama belum mengantongi izin. Demikian disampaikan Kepala DPMPTSP Kota Bekasi, Lintong Dianto Putra.

Ia menuturkan, penerbitan izin tersebut ditunda lantaran surat yang ia terima dari lurah setempat terkait dengan masalah tanah di lingkungan tersebut.

“Kalau PT Handez yang di kelurahan jati asih, kecamatan jatiasih, itu tahun lalu pernah mengajukan izin prinsip lokasi ke DPMPTSP. Namun, saat itu juga lurah mengirimkan surat untuk tidak diterbitkan dulu proses izinnya lantaran ada persoalan tanah,” katanya, Rabu (6/12).

Ia menegaskan bahwa pihaknya belum pernah mengeluarkan izin apapun terkait dengan perumahan itu. Namun aktivitas di sekitar lokasi sudah berjalan yakni pengurukan tanah. Hal itu pun mendapatkan respon dari masyarakat.

Karena, truk yang melintas membuat jalan yang dilalui masyarakat menjadi kotor. Terlebih di musim penghujan. Sehingga, dampaknya adalah jalan menjadi licin. “Belum, jadi kita belum menerbitkan produk izin apapun,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, kata dia, Pemerintah Kota Bekasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan penyegelan di lokasi tersebut.

“Nah itu kemarin yang terjadi penolakan warga atau protes warga terjadi kegiatan, nah kemudian kita informasikan kepada OPD penegak perda disini, kalau untuk OPD penegak perda kan satpol pp dan OPD teknis lainnya, senen itu satpol pp penegak perda melakukan penyegelan disana,” imbuhnya.

Pantauan Radar Bekasi pada hari Kamis (31/1) malam lalu, warga di sekitar lingkungan proyek perumahan itu menyetop truk bermuatan tanah yang akan digunakan untuk menguruk lokasi pembangunan perumahan.

Lurah Jatiasih, Sakum Nugraha mengatakan bahwa dirinya sudah melaksanakan tugas dengan mengirimkan nota dinas kepada camat Jatiasih untuk ditindak lanjuti. “Ya saya kan hanya menjalankan tugas sebagai bawahan dari camat, tugas saya mengirimkan surat ke camat,” katanya.

Alasan Sakum mengirimkan nota dinas kepada camat untuk penertiban kegiatan pengurugan tanah di wilayah RT 01 RW 13 tersebut adalah surat keberatan yang disampaikan oleh pegurus RW 013.

Isi dari nota dinas yang disampaikan pihaknya, diantaranya permohonan izin prinsip lokasi terhadap pembangunan perumahan PT Hadez Graha Utama dan PT Maha Jaya Berdikari tidak dapat diproses sebelum permasalahan tanah dapat diselesaikan.

Yang kedua, berdasarkan pemantauan di lapangan dan pengaduan warga terhadap kegiatan pengurugan tanah di lokasi tersebut masih berlanjut hingga menyebabkan jalan menjadi licin, kotor dan rusak hingga

pengendara yang melaui jalan di sekitar terjatuh. “Alasan saya dua karena protes dari masyarakat itu sama surat dari DPMPTSP,” katanya.(sur)

Related Articles

Back to top button