Politik

Ingin Pindah TPS? KPU Beri Waktu Sampai 17 Februari

Radarbekasi.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi memberikan tenggat waktu hingga 17 Februari 2019 atau 60 hari sebelum waktu pemungutan suara kepada mereka yang punya rencana pindah lokasi memilih Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Serentak 2019 mendatang.

Perubahan waktu lebih cepat 30 hari itu merupakan kebijakan baru dalam upaya mengoptimalkan proses pendataan. Karena sebelumnya, KPU menetapkan batas akhir pengurusan dokumen pindah memilih adalah H-30 atau 17 Maret 2019.

“Kami mendorong H-60, yaitu tanggal 17 Februari untuk mengurus dokumen pemindahan pemilih,” ujar Komisioner KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa, Rabu (6/2).

Kata Ali, KPU menyarankan mereka yang punya niatan demikian segera mengurusi formulir pindah memilih (A5) yang bisa didapatkan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) tempat pemilih terdaftar diwilayah masing-masing. Selanjutnya formulir tersebut dilaporkan ke PPS tujuan.

Lanjutnya, formulir A5 bisa didapatkan pemilih dengan menunjukkan KTP-El maupun identitas lainnya ke PPS asal.

Bila yang bersangkutan telah selesai mengurus seluruh proses kepindahan memilih, maka data pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) lokasi asalnya akan dihapus.

Pemilih yang sudah selesai mengurusi proses pindah lokasi pemilihan akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS tujuan.

Ali menambahkan, mereka yang boleh berpindah TPS hanya pelajar di luar domisili, pekerja di luar domisili, narapidana, korban bencana alam, pindah domisili, dan orang yang sedang menjalani perawatan.

Kendati demikian, pindah lokasi pencoblosan bukan tanpa konsekuensi. Pasalnya, mereka yang mengajukan pindah lokasi pencoblosan tidak akan mendapat jumlah surat suara yang sama dengan tempat tinggal asal.

Mereka hanya akan mendapat satu surat suara, yakni surat suara Pilpres.

Sementara hak mereka mencoblos empat suara pemilihan, namun anggota legislatif lainnya dinyatakan gugur.

Aturan itu merupakan pembelajaran dari Pemilu 2014, dimana mereka yang pindah lokasi pencoblosan kehabisan surat suara di TPS.

“Mekanisme seperti itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” terang Ali.

Ali mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diskdukcapil) Kota Bekasi terkait dengan hal ini. “Kami menyarankan, bagi pemilih pemula yang pada hari pencoblosan memaski usia 17 tahun, diminta untuk melapor, sehingga tidak kehilangan hak suara,” imbuhnya. (sur)

Related Articles

Back to top button