Cikarang

KPK Diminta Telusuri Proses Pembebasan Lahan LRT

Radarbekasi.id – Warga Kampung Jati Terbit, Kelurahan Jatimulya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri proses aliran dana pada kegiatan pembebasan lahan pada progress Light Rail Transit ( LRT) Jabodebek. Karena, mereka menduga terdapat penyimpangan pada proses tersebut.

Ketua Forum Komunikasi Warga Kampung Jati Terbit, Sondi Irwanto Silalahi mengatakan, pihaknya sudah melaporkan secara resmi ke KPK tekait hal tersebut.

“Kami sangat berharap kepada KPK untuk menindaklanjuti laporan secara resmi dari Forum Warga Jati Terbit belum lama ini,” katanya kepada Radar Bekasi, Rabu (6/2).

Ia menjelaskan, warga sudah puluhan tahun mendiami lahan yang merupakan hamparan milik negara. Pihaknya tidak terima, apabila lahan tersebut diklaim oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi sebagai milik PT Adhi Karya.

“Menurut kami ini jelas ada permainan, karena tanpa bukti yang jelas secara hukum. Kenapa BPN mengklaim lahan milik PT Adhi Karya. Jadi selain kami menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan, jalur hukum lainnya kami tempuh untuk memberantas oknum-oknum pegawai pemerintah pada tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Menanggapi pelaporan tersebut, Kepala Kantor BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo menuturkan, pelaporan masyarakat ke KPK merupakan hak warga negara. Kata dia, pihaknya siap untuk mengklarifikasi apabila diminta keterangan yang berdasarkan laporan masyarakat.

“Warga sudah melapor ke beberapa lembaga, semua laporan masyarakat sudah kami jawab. Baik dari kementerian dan Sekretaris Negera. Bahkan laporan masyarakat ke Ombudsman juga sudah ditindaklajuti, dan surat keterangan resmi juga sudah keluar dari Ombudsman,” tuturnya.

Deni mengimbau, bagi masyarakat yang mendiami lahan negara untuk mempersilahkan pihaknya melakukan penghitungan bangunan ataupun pepohonan. Supaya nantinya bisa ternilai untuk dilakukan pembayaran.

“Jadi pemerintah itu mengikuti prosedur dalam melakukan pembebasan lahan. Dan meskipun warga mendiami lahan negara, sesuai amanat undang-undang bangunannya juga dilakukan ganti rugi. Namun proses tersebut harus melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” katanya. (and)

Tags
Close