Berita UtamaKriminalRealtime

Beli Tanah Malah Didenda Rp2 Miliar

Radarbekasi.id – Korban penipuan bernama Hanny Untar melaporkan seorang notaris berinisial EK ke Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Namun hingga kini EK belum juga ditetapkan menjadi tersangka.

Hanny Untar melaporkan notaris EK ke polisi karena merasa ditipu. Ia telah mentransfer uang senilai Rp2 miliar ke rekening notaris EK untuk pembelian tanah di Bandung. Namun, tanah yang dibeli Hanny ternyata milik orang lain.

Kuasa hukum Hanny Untar, Andi Syarifuddin mengatakan, kliennya melaporkan notaris EK ke Polres Bandung pada 25 Maret 2015. Namun hingga kini notaris EK belum juga ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Andi, penyidik beralasan bahwa notaris tidak dapat dituntut secara hukum berdasarkan pendapat ahli hukum yang dihadirkan pada saat gelar perkara di kepolisan. Pendapat ahli itu menyatakan bahwa dalam pembuatan APPJB Notaris tidak wajib melakukan pengecekan sertifikat. Pada saat AJB baru wajib mengecek sertipikat.

“Penyidik salah menafsirkan pendapat ahli tersebut. Memang benar dalam pembuatan APPJB Notaris tidak wajib melakukan pengecekan sertifikat. Tapi sebelum dimulainya perbuatan hukum yaitu pembuatan akta, notaris/PPAT wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian/keabsahan sertifikat dan catatan lain pada Kantor Pertanahan setempat,” ucap Andi, Selasa (12/2/2019).

Hal itu sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor: 1 Tahun 2006 Tentang Peraturan Pelaksana PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dikatakan Andi, di dalam APPJB memang terdapat kalimat notaris tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Itu benar karena yang melakukan perbutan hukum adalah para pihak, bukan Notaris.

“Tapi perbuatan notaris di luar APPJB itu sangat jelas dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum, baik pidana maupun perdata, yaitu rangkaian kebohongan notrais EK,” tambah Andi.

Rangkaian kebohongan yang dimaksud, yakni notaris EK berjanji akan mengecek keabsahan sertipikat di BPN setempat, tapi ternyata tidak dicek. Padahal itu menjadi kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006.

Selain itu, lanjut Andi, notaris EK menyuruh Hanny mentransfer uang sebesar Rp 794.000.000 untuk balik nama sertifikat tanah dan bayar pajak. Ternyata sertifikat tidak dibalik nama dan tidak bayar pajak. Sementara uang yang disetorkan Hanny sudah dipergunakan secara pribadi (menguntungkan diri sendiri).

“Sangat jelas perbuatan notaris yang ada di luar APPJB tersebut merupakan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHPidana,” imbuhnya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, penyidik yang menangani laporan Ibu Hanny tidak punya alasan hukum untuk tidak menjadikan notaris EK sebagai terangka,” tandas Andi.

Kasus ini bermula saat Hanny membeli tanah di Bandung, Jawa Barat. Hanny telah membayar tanah tersebut senilai Rp2 miliar. Setelah tanah dicek, ternyata tanah itu sudah menjadi milik orang lain.

Hanny kemudian melaporkan penjual tanah dan notaris berinisial EK ke polisi. Saat kasus tersebut berproses di kepolisian, notaris EK justru menggugat Hanny dengan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung.

Akibat gugatan perdata ke PN Bandung, Hanny divonis membayar ganti rugi senilai Rp2 miliar. Hanny mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Bandung justru menguatkan putusan pengadilan.

Kini, Hanny mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ia berharap mendapat keadilan. Sebab, dia adalah korban penipuan senilai Rp2 miliar, tapi justru divonis membayar ganti rugi Rp2 miliar.

“Putusan itu idak berdasarkan hukum dan jauh dari rasa keadilan serta tidak bisa diterima akal sehat,” pungkas Andi.

(one/pojoksatu)

Sumber : https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/02/12/hanny-untar-ditipu-rp2-miliar-kok-notaris-tidak-jadi-tersangka/

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 + 12 =

Close