Kesehatan

Pasien Ditolak RS, Laporkan !

Radarbekasi.id – Pemerintah Kota Bekasi, meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan Rumah Sakit (RS) yang menolak pasien dengan program Jaminan Kesehatan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) atau pasien BPJS Kesehatan.

Wakil  Walikota Bekasi, Tri Adhianto menambahkan program KS-NIK belum ada perubahan. Dia menegaskan KS-NIK masih berlaku di Kota Bekasi.“Tidak ada perubahan, masih bisa dilakukan di seluruh kota Bekasi. Berbasis nik ya, sehingga dia tidak menggunakan kartu pun ya dengan menggunakan KTP atau KK pun sudah bisa dilayani di rumah sakit,” terangnya.

Lebih lanjut Tri menerangkan, program jaminan kesehatan pemerintah Kota Bekasi ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan kesejahteraan. Pasalmya, masyarakat juga ikut untuk berkontribusi dalam hal ini melalui pajak yang dibayarkan kepada negara.

Kenyataan dilapangan masih banyak pasien yang ditolak oleh rumah sakit. Dia meminta masyarakat untuk melaporkan kepada pemerintah Kota Bekasi, jika RS yang bersangkutan tidak mau melayani masyarakat akan diputus kontrak.

“Kalau itu gini, tinggal kita laporkan saja. Jika RS tidak memberikan pelayanan kepada warga,  kita putus aja. Masih banyak juga rumah sakit yang kemudian mau bekerjasama dengan pemerintah kota bekasi,” ungkapnya.

Tri mengatakan bahwa laporan yang diberikan oleh masyarakat akan direspon oleh pemerintah Kota Bekasi. Laporan ini dapat dilakukan malalui medsos atau kontak unit reaksi cepat milik pemerintah Kota Bekasi.

Sementara itu, saat ini pemerintah Kota Bekasi akan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2019 ini pemerintah Kota Bekasi berencana untuk mengintegrasikan 200 jiwa masyarakat dengan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kepala dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati mengatakan,  pengintegrasian program KS-NIK dengan BPJS Kesehatan masih dalam proses. Hal ini sesuai dengan peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, bahwa pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya kedalam jaminan kesahatan nasional yang di selenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

“Itu masih berproses, jadi saat ini pun pemerintah kota di tahun 2019 memang ada rencana untuk mengintegrasikan ya pak, itu kurang lebih hampir 200 jiwa ya diintegrasikan, jadi ini masih sambil berproses akan tetapi masyarakat tetap terpenuhi jaminan kesehatannya,” katanya
saat dijumpai usai apel dilingkungan kantor pemerintah Kota Bekasi, Senin (11/2).

Tanti mengaku pihaknya memahami peraturan tersebut, terlepas siapapun pengelola jaminan kesehatan untuk masyarakat, yang terpenting masyarakat mempunyai jaminan kesehatan.“Integrasi itu PBI, kalau yang sudah di integrasikan itu PBI, semuanya kalau belum menjamin pasti peserta KS yakan karena adalah penduduk kota bekasi,” imbuhnya.

Dia meyakinkan bahwa KS-NIK masih berlaku untuk masyarakat Kota Bekasi yang aktif sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri. Hal ini menjadi pilihan asalkan masyarakat mau untuk dirawat dengan fasilitas kelas tiga.  (sur)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker