Cikarang

Pemkab Bentuk Gakumdu

*Penanganan Pencemaran Kali CBL

Radarbekasi.id – Pemkab Bekasi membentuk Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi di Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL).

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju menepis tudingan bahwa Pemkab Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) main mata dalam penindakan limbah yang mengalir di Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL).

”Kami sudah melakukan pengawasan, dan untuk melihat secara jernih kedudukan masalahnya, pemerintah Daerah membentuk Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu),” katanya saat dihubungi Radar Bekasi, Senin (11/2).

Menurutnya, dengan adanya kerjasama dengan Gakumdu, maka pengungkapan adanya dugaan pembuangan limbah yang membuat Kali CBL tercemar akan lebih independen.

”Jadi dengan Gakumdu biar lebih komperhensif dan solusinya juga jelas. Dan terkait adanya dugaan DLH main mata nanti juga bisa terlihat. Karena Gakumdu ini terdiri dari beberapa instansi bukan hanya Pemerintah daerah saja,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Penegakan Hukum pada DLH Kabupaten Bekasi, Harnoko enggan berkomentar mengenai tudingan main mata itu. Dirinya tidak membantah maupun membenarkannya. “No comment, tidak usah saling menyalahkan, emang apa yang sudah dia bisa diperbuat?,” katanya.

Ia menyatakan, pengawasan telah dilakukan pihaknya. “Dengan mereka mempunyai izin, berarti mereka diperbolehkan membuang limbah. Artinya sudah mempenuhi baku mutu,” ucapnya.

Dirinya memastikan, saluran pembuangan limbah industri yang mempunyai izin tidak akan ditutup.

Menurut Harmoko, sudah ada laporan yang masuk bahwa ada satu perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran. Dan tengah ditangani oleh DLH Provinsi Jawa Barat.

“Kita bilang itu diduga, walaupun sudah ada bukti. Ini yang sedang ditangani oleh DLH Provinsi. Ini masih diduga, karena akan ada pengujian ulang. Misalkan terbukti, kita akan berikan sanksi administrasi, tapi kita tunggu sanksi yang diberikan teman-teman provinsi bentuknya seperti apa. Tapi biasanya sanksinya bentuk administrasi,” jelasnya.

Dirinya pun memilki catatan perusahaan yang membuang limbah dengan jumlah besar ke Kali CBL.

Sejauh ini, sudah terdapat dua perusahaan pernah digugat perdata dan uangnya masuk ke kas daerah.

“Kalau ditutup itu harus ada pertimbangan lain, pabrik yang boleh membuang limbah itu syaratnya ada dua, pemenuhan baku mutu dan izin. Kalau mereka tidak punya dua-duanya baru kita tutup. Misalkan dia ada satu juga masih ada bahan pertimbangan. Sejauh ini belum ada yang ditutup salurannya, hanya sanksi administrasi saja,” tuturnya.

Menurutnya, untuk merubah Kali CBL seperti awal itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sehingga, membutuhkan peran masyarakat. (and/pra)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close