Politik

Bawaslu Temukan Indikasi Pelanggaran Pemilu

Radarbekasi.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi sedang gencar-gencarnya memonitor pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik (parpol) maupun calon anggota legislatif (caleg), termasuk perangkat desa maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah setempat.

Baru-baru ini, badan yang mengawasi Pemilu tersebut sedang menyoroti spanduk yang terpasang di Desa Burangkeng. Spanduk itu berisi ajakan untuk menyukseskan Pemilu dengan mencantumkan foto Joko Widodo (Jokowi) berdampingan dengan Kepala Desa Burangkeng, Nemin.

“Kami masih memonitor indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu kepala desa di Setu, Desa Burangkeng. Apakah isi spanduk itu melanggar atau tidak. Sepanjang (Jokowi, Red) tertulis presiden, itu tidak melanggar,  karena pada dasarnya citra diri itu adalah nama (sebagai capres) dan nomor urut,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bahri kepada Radar Bekasi , Senin (18/2) lalu.

Dengan kata lain, pelanggaran akan akan terjadi apabila status Jokowi sebagai sebagai capres atau nomor urut tertera pada suatu Alat Peraga Kampanye (APK).

Pada spanduk yang terpasang di Burangkeng, tambah Syaiful, tertera keterangan Joko Widodo sebagai Presiden RI, sehingga dianggap tak ada unsur pelanggaraan oleh Bawaslu. Meski demikian, pihaknya masih mengkaji hal itu.

“Kajian hukum masih berjalan. Belum ada yang melanggar, indikasi ke arah sana masih dalam kajian,” ucapnya.

Lanjut Syaiful, selain di Desa Burangkeng, laporan yang masuk ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye juga ada di Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani. Di sana ada laporan seorang caleg hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Itu masih dikaji juga. Sebab, kampanye hanya mengatur tempat. Kelihatannya tidak memenuhi unsur pelanggaran,” beber Syaiful.

Saat disinggung mengenai kurangnya sosialisasi dari Bawaslu mengenai pelanggaran pemilu, Syaiful malah menyampaikan jika pihaknya (Bawaslu, Red) cukup gencar melakukan sosialisasi saat Pilkada 2017 yang lalu.

“Mungkin dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Pemerintah Daerah, termasuk ke Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kabupaten Bekasi mengenai Pemilu, sehingga tidak ada lagi pelanggaran di lapangan,” tutupnya. (pra)

Related Articles

Back to top button