Berita Utama

Disnaker Kesulitan Tekan Angka Pengangguran

Radarbekasi.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi masih kesulitan untuk menekan angka pengangguran di wilayah setempat. Demikian disampaikan Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi.

Ia memaparkan, terdapat sekitar 174 ribu pengangguran di Kabupaten Bekasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada saat pendataan di bulan Agustus 2018. Di mana, pada saat itu tidak musim penanaman padi bagi para petani. Sehingga, petani juga masuk dalam kategori pengangguran.

Menurutnya, angka pengangguran yang tinggi disebabkan karena lapangan kerja yang dibuka setiap tahun tidak sebanding dengan jumlah lulusan pelajar setiap tahunnya.

Ya masalah penganguran ini masih menjadi fokus kami untuk menekannya supaya bisa lebih rendah,” ujarnya, Rabu (20/2).

Edi menuturkan, langkah yang dilakukan untuk saat ini penyaluran lapangan kerja melalui kegiatan bursa kerja (job fair). Meskipun diakuinya, kegiatan tersebut tidak efektif dalam menekan angka pengangguran.

Job Fair ini kami lakukan tiga kali selama setahun. Tapi memang kegiatan belum bisa untuk menekan angka pengangguran. Namun kegiatan tersebut merupakan bagian kami untuk bisa memaksimalkan dalam penyaluran lapangan kerja bagi masyarakat,” tuturnya.

Tingginya angka pengangguran tersebut mendapat kritikan dari sejumlah mahasiswa. Salah satunya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pelita Bangsa, Fahri Pangestu.

Ia mengungkapkan, fenomena bayar membayar di Kabupaten Bekasi untuk bisa masuk kerja bukan lagi rahasia umum. Sehingga, perlu diberantas dengan serius. Supaya, semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa harus membayar.

“Masuk PT ini bukan lagi rahasia umum, pergerakannya tergolong tertutup. Namun bukan hal yang lagi menjadi rahasia apabila yang ingin kerja harus membayar terlebih dahulu. Tentunya harus diatasi karena ini merugikan masyarakat juga,” katanya.

Sementara, Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi, Sahandri Akbar menilai, angka pengangguran yang tinggi merupakan dampak dari kurang maksimalnya perhatian pemerintah daerah terhadap warga dalam menciptakan lapangan kerja.

Dirinya mengusulkan agar Pemkab Bekasi membuat regulasi ketenagakerjaan tentang sistem perekrutan di perusahaan dan mendahulukan masyarakat berdomisili Kabupaten Bekasi.

Selain itu, Pemkab Bekasi juga diharapkan mampu untuk memaksimalkan program terkait di balai latihan kerja (BLK). “BLK harus maksimal, kan disnaker sudah sangat mengetahui perusahaan apa saja yang ada. Kan pelatihannya bisa difokuskan sesuai kebutuhan tenaga kerja yang seperti apa yang dibutuhkan di kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara ini,” tuturnya.(and)

Related Articles

Back to top button