Berita Utama

Bayar PBB Lebih Mahal

*Tahun Ini PBB Naik 40 Persen

Radarbekasi.id – Masyarakat Kota Bekasi tahun ini bakal merogoh kocek makin dalam untuk membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pasalnya, Pemerintah Kota Bekasi akan menaikan PBB sebesar 40 persen dari sebelumnya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, rencana kenaikan PBB tersebut untuk mendongkrak Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), “Naik, kan sekarang liat deh APBD-nya naik. PBB iya (naik 40 persen),” singkatnya.

Pemerintah Kota Bekasi menargetkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai tahun 2023 mencapai Rp4,11 Triliun. Target tersebut akan dapat dicapai pada tahun 2022 atau 2021 jika melihat tren PAD pada tahun-tahun sebelumnya, “Optimis akan tercapai,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah masyarakat mengeluh terhadap rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini. Salah satu warga Kota Bekasi ini mengaku kaget ketika menerima SPPT PBB tahun 2019.

“Kami sangat terkejut ketika menerima SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2019 terlihat angka tagihannya meningkat sekitar 40 persen dari tahun sebelumnya (2018). Sungguh mengherankan jika besarnya kenaikan PBB tersebut di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan saat ini. Mohon DPRD Bekasi segera membahas kebijakan Pemkot Bekasi yang memberatkan warga di semua perumahan di kota Bekasi. Pasalnya, kalau kenaikan PBB sekitar 10 persen sih wajar saja,” tulis Hendra Sulaeman, Masyarakat yang mengaku tinggal di wilayah Bekasi Barat pada laman tersebut.

Ketua Komisi satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro mengatakan,  pemerintah daerah penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Dia menjabarkan,  jika mendetail Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2019 ini kenaikan anggaran Pendapatan dari tahun 2018 sekitar Rp2 milyar menjadi Rp2,98 milyar pada tahun 2019 kenaikan paling besar ada di PBB yakni sekitar 70 persen. Menurutnya, kenaikan target PBB tahun 2019 ini adalah atas penerapan kebijakan Zona Nilai Tanah (ZNT).

“ZNT ini merupakan program BPN, yang dianggarkan di APBN lalu mau diterapkan di Kota Bekasi tahun 2019, nah pertanyaannya ZNT ini atau zona nilai tanah adalah satu perhitungan yang berupaya menaikkan nilai jual NJOP tanah agar dia mendekati angka pasar,” katanya, Kamis (21/2).

Chairoman mengatakan pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait dengan kenaikan PBB, kedua pemerintah harus melaporkan kebijakan pengaturan  ZNT yang diterapkan oeh pemerintah daerah dan membuat posko-posko pengaduan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait dengan kenaikan PBB tersebut.

Posko-posko pengaduan tersebut diharapkan bisa untuk memfasilitasi masyarakat tidak mempu untuk meminta keringanan PBB. Ia mengatakan terkait dengan penerapan ZNT ini belum disampaikan oleh pemerintah kota terkait dengan zona-zona yang akan diberlakukan kebijakan tersebut.

“Kita dewan ini sesungguhnya sangat mendukung program-program pemerintah berkaitan dengan intensitasi pajaknya, tapi harus berhati-hati, lalu diberikan penyadaran ke masyarakat, sosialisasi yang memadai sehingga tidak terjadi bias,” imbuhnya. (sur)

Related Articles

Back to top button