Berita Utama

Kenaikan PBB Sesuai Kebutuhan

Radarbekasi.id – Pemerintah Kota Bekasi mengaku sudah mematangkan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini. Kenaikan PBB  dilakukan karena pertimbangan kebutuhan. Sebab, kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi yang di tahun 2019 ini menyentuh Rp6,6 triliun, harus seiring dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang juga naik.

“Kalau APBD naik tapi pendapatan tidak naik, ya tidak akan ‘ketemu’. Padahal pendapatan itu yang membiayai program-program pemerintah untuk warganya,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat saat dikonfirmasi seputar kenaikan PBB, Senin (25/2).

Rahmat mengatakan, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan kenaikan tarif PBB. Mulai dari laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yang melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, daya beli masyarakat yang terus meningkat, serta laju inflasi yang lebih rendah daripada skala nasional.

“Ekonomi di Kota Bekasi itu lajunya optimis, kondisi perekonomiannya bagus. Harga jual objek pajak juga sudah sangat jauh disparitasnya dengan Nilai Jual Objek Pajak (MJOP). Makanya hal ini juga menjadi pertimbangan lain pemerintah menaikkan tarif PBB,” ujarnya.

Perihal kenaikannya yang sangat tinggi, bahkan hingga empat kali lipat di sejumlah wilayah. Rahmat mengatakan, hal tersebut disesuaikan dengan lokasi tiap-tiap objek pajak. Objek pajak yang berdiri di Jalan Sudirman, Jalan Sultan Agung, juga Jalan Ahmad Yani, tentunya lebih tinggi NJOP-nya karena letak yang strategis.

Namun saat ditanya lebih jauh perihal pertimbangan penetapan persentase kenaikan, Rahmat hanya berargumen bahwa penentuan kebijakan ini merupakan hak prerogatif pemerintah daerah yang mendapat kewenangan sejak tahun 2014.

“Besarannya memang pemerintah yang menentukan dan di Kota Bekasi memang lebih tinggi daripada di Cianjur atau Irian. Karena di sini kami sudah menggratiskan pendidikan hingga jenjang SMA. Namun kalau dibandingkan dengan Jakarta, tentunya masih lebih rendah di Kota Bekasi meskipun sebenarnya biaya hidupnya hampir sama,” jelasnya.

Selain untuk membiayai sektor pendidikan, Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya dihimpun dari PBB juga dipergunakan untuk pembiayaan program pembangunan infrastruktur yang menjadi skala prioritas, semisal pembuatan tandon, juga pendanaan sektor kesehatan. Bahkan termasuk juga untuk belanja peningkatan kesejahteraan.

“Jadi kalau dibilang ini upaya pemerintah untuk menstabilkan kondisi keuangan daerah, itu bukan tugas kami. Tugas kami adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan agar likuiditas fiskal tidak terganggu, dan kebutuhan-kebutuhan pembiayaan tersedia,” ungkapnya.

Di tempat yang berbeda Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda mengaku kenaikan PBB disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pihaknya mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan.

“Sesuai dengan peraturan itu NJOP kita lakukan perkelas, hingga kini Kota Bekasi memiliki 46 kelas, dan 46 kelas NJOP itu sudah berada di angka 12 juta, jadi sekarang yang kita naikkan itu sebenarnya bukan melihat kelas tetapi melihat dari tingginya harga pasar.” Kata Aan.

Dia mencontohkan, misalnya Tanah yang berada di Jalan Ir Juanda ini harga pasarnya sudah Rp12 juta per meternya, sedangkan NJOP nya permeter di 2018 hanya Rp3 juta, “Kalau kita konsisten dengan harga di NJOP itu maka paling tidak harganya NJOP sudah Rp10 juta karena harga pasarnya sudah lebih dari Rp10 juta.” katanya.

Sehingga, lanjutnya, Kenaikan PBB ini bukan dari harga pajak sebelumnya di tambah 40 persen tetapi, dihitung dari kenaikan NJOP nya. Contohnya yang tadinya warga mempunyai luas tanah 400 meter dan NJOP nya permeter 1 juta tahun 2018 dan hanya membayar Pajak 200 ribu.

Untuk tahun 2019 ini NJOP permeter naik misalnya menjadi Rp1,3 juta NJOP sehingga lahan 400 meternya total NJOP nya mencapai Rp500 juta lebih maka tarif PBB naik menjadi 0,15. Sehingga pembayaran PBB nya mengalami kenaikan dan jika mencapai Rp1 miliar lebih itu tarif PBB nya mencapai 0,25 persen sedangkan kalau di bawah kalau total NJOP di bawah Rp500 juta maka tarif PBB hanya 0,1 persen saja.

“Kita menaikan PBB masih melihat unsur keadilan. Artinya kita tidak semata–mata menaikkan harga NJOP sama seperti harga pasar contohnya seperti itu, menambah nilai NJOP pun kita bedakan dengan lahan yang berada di pinggir jalan dan yang berada di dalam itu kita bedakan NJOP nya. Ini kita naikkan nilai tidak secara sporadis naiknya misalnya 10 kelas atau 5 kelas itu tidak, ada juga yang kita naikkan hanya 2 kelas. Untuk tahun 2019 ini 46 kelas kita naikkan harga pajaknya NJOP nya,” Jelasnya.

 “Jadi karena nilai NJOP nya naik maka tarifnya akan naik lagi, masyarakat pun tidak perlu keberatan karena nilai NJOP yang naik maka akan naik juga daya jualnya, kalau dibandingkan dengan Jakarta, Kota Bekasi masih barada jauh di bawah dari NJOP Jakarta yang sudah mencapai Rp15 juta NJOP nya, paling yang NJOP termahal di Kota Bekasi hanya di Jalan A yani itu NJOP mencapai Rp12 juta,” ungkapnya. (pay)

Related Articles

Back to top button