Bisnis

Anggaran KPR Bersubsidi Rp7,1 Triliun

Radarbekasi.id – Payung hukum pelonggaran pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk aparatur sipil negara dan masyarakat kelas menengah terus dimatangkan. Detail serta teknis mengenai aturan rumah subsidi tersebut kini dibahas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada Senin (25/2), Dirjen Pembiayaan Perumahan PUPR Eko Hery menggelar rapat bersama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Biro Hukum Kementerian PUPR.

Sorenya, Eko menghadap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melaporkan hasil-hasil rapat di tingkat tim teknis sejak Jumat (22/2). “Berikan waktu kepada tim teknis untuk bekerja. Akan diinfokan kalau sudah siap,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan dan Anggaran PPDPP Kurniawan Khristianto menuturkan, pembahasan permen PUPR yang baru terkait perubahan batas pendapatan belum tuntas. “Belum ada. Masih dibahas secara detail di ditjen (Ditjen Pembiayaan Perumahan, Red),” katanya.

Yang jelas, lanjut dia, dana FLPP untuk 2019 meningkat daripada tahun lalu. “Untuk 2019 menjadi Rp7,1 triliun,” ungkap Kurniawan. Jumlah tersebut lebih besar daripada angka semula Rp5,8 triliun dengan target pembangunan 68 ribu rumah pada 2018. Adapun bank pelaksana FLPP, jumlahnya berkurang dari tahun sebelumnya. Yaitu, dari 43 menjadi 25 bank. (jpc)

Related Articles

Back to top button