Berita Utama

PAN Incar Kursi Wakil Bupati

Radarbekasi.id – DPD PAN Kabupaten Bekasi meminta agar kursi Wakil Bupati (wabup) Bekasi diberikan ke partai koalisi. Sehingga kepala daerah maupun wakil nya tidak melulu dari Partai Golkar.

Menurut Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi, Roy Kamarullah, semua partai koalisi punya andil untuk menghantarkan Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Wakil Bupati, Eka Supria Atmaja saat Pilkada 2017 lalu.

“Semua partai koalisi punya hak untuk menjadi Wakil Bupati. Karena, sebelumnya kedua posisi itu sudah dikuasai oleh kader Golkar. Dan sebaiknya, untuk Wakil Bupati dari partai lain (koalisi), agar sinergitas tetap terjaga,” saran Roy, Kamis (28/2).

Menurut dia, berdasarkan hasil pleno, DPD PAN Kabupaten Bekasi akan mengusulkan satu nama untuk dicalonkan sebagai Wakil Bupati, yaitu Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Bekasi, Muhamad Jamil. Dirinya juga optimis, jika kursi Wakil Bupati diberikan ke PAN, maka Kabupaten Bekasi akan lebih maju.

“Kami sangat optimis, karena hitung-hitungan kursi di legislatif, setelah Golkar itu PAN, baru disusul Hanura dan Nasdem. Artinya peluang jadi Wakil Bupati saat ini sangat terbuka bagi PAN,” bebernya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Ahmad Budiarta menyampaikan, bahwa untuk menjadi Wakil Bupati harus tetap dari Golkar.

Bahkan pria yang akrab disapa Budi ini mengimbau partai koalisi agar sadar diri, dan tidak usah ngotot meminta kursi Wakil Bupati.

Kata Budi, mengenai partai lain yang akan mengusulkan nama untuk menjadi wabup, biarkan saja, dan itu merupakan dinamika politik, tapi jangan lupa, bahwa NHY dan Eka itu dari awal yang mengusung adalah Partai Golkar.

“Bu Neneng dan Pak Eka itu kader Golkar, dan yang mengusung, termasuk mengeluarkan biaya juga kader Golkar. Jadi partai lain tidak usah ngotot,” saran pria yang akrab disapa Budi ini.

Menanggapi hal tersebut, Roy menyampaikan, setiap partai koalisi punya hak untuk menjadi Wakil Bupati, yang jelas PAN akan mendorong terus agar salah satu kader bisa menduduki kursi wabup.

“Setahu saya, Golkar itu belum melakukan rapat pleno siapa yang akan diusulkan. Walaupun ada nama yang keluar, itu pribadi, bukan keputusan rapat,” ucap Roy.

Terkait biaya maupun fasilitas lain yang dikeluarkan oleh Golkar untuk menghantarkan Neneng dan Eka menjadi Bupati dan Wakil Bupati, Roy menyarankan agar Budiarta belajar lagi mengenai politik supaya lebih cerdas.

“Memang di Pilkada 2017 lalu, Golkar punya cukup kursi mengusung kadernya tanpa ada dukungan partai lain seperti PAN? Jangan cara berfikirnya terlalu sempit dan faktor uang saja?,” tukas Roy.

Lanjutnya, tanpa ada dukungan partai koalisi, kader mereka (Golkar, Red) bisa jadi Bupati dan Wakil Bupati?. Mereka terpilih karena adanya peran serta dari partai koalisi. Apakah saat itu Budiarta yang bekerja sendiri?, semua punya andil dan tugasnya sesuai porsi untuk memenangkan Neneng dan Eka.

“Artinya, itu Pilkada yang lalu, dan sekarang ini sesuatu yang berbeda, karena Neneng sudah mengundurkan diri, lalu Wakil Bupati nya naik. Maka kekosongan itu harus dibicarakan dengan partai koalisi, beri kesempatan kepada partai lain untuk mengusulkan nama-nama calon. “Untuk membahas ini harus duduk bareng bersama partai koalisi,” desak Roy. (pra)

Tags
Close