Politik

Caleg dan Partai Diingatkan Jangan Asal Pasang APK

Terus Tertibkan APK

Radarbekasi.id – Mendekati Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan berlangsung 17 April 2019 mendatang, masih banyak Alat Peraga Kampanye (APK) seperti striker, spanduk, maupun baliho yang dipasang tanpa memperhatikan rambu-rambu dan regulasi yang ada.

Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi, mengimbau kepada para peserta Pemilu agar tetap menaati peraturan pemasangan APK. Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto mengungkapkan, saat ini memang sudah memasuki masa kampanye. Namun, pihaknya menyebutkan untuk APK yang marak di lapangan sebenarnya belum memenuhi ketentuan.

“Kami selalu mengingatkan serta mengimbau peserta pemilu agar tertib dan menaati aturan terkait pemasangan APK, sehingga tidak mengganggu estetika kota,” ujar Tommy kepada Radar Bekasi, Senin (4/3).

Dijelaskan Tommy, pihaknya (Bawaslu) bersama Satpol PP Kota Bekasi, sudah tiga kali menertibkan APK yang dianggap melanggar.

“Soal penertiban APK yang melanggar, sudah tiga kali kami lakukan di 12 kecamatan yang ada di Kota Bekasi, dan saat ini masih mendata hasil penertiban itu. Kami juga tidak bosan-bosan untuk melakukan penertiban APK yang menyalahi aturan,” beber Tommy.

Menurut dia, setiap dilakukan penertiban APK, selalu kembali bermunculan APK yang baru.

“Yang aneh, pagi sampai sore kami selesai melakukan penertiban, besok nya malam hari sudah ada APK yang baru kembali dipasang oleh masing-masing tim sukses dari partai politik. Meski demikian, kami akan terus menertibkan,” tegasnya.

Lanjut Tommy, Bawaslu Kota Bekasi juga telah memberikan surat khusus atau izin kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk langsung menertibkan APK yang menyalahi aturan.

“Jadi Satpol PP juga bisa secara langsung menertibkan APK tanpa harus kami damping,” tandasnya.

Tommy menyebutkan, walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memperbolehkan untuk berkampanye, tetap saja para peserta pemilu harus taat kepada aturan yang telah ditetapkan. Seperti perihal regulasi dalam pemasangan APK, yang seharusnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KPU.

“Pemasangan APK seharusnya sesuai dengan ketentuan dari KPU. Baik dalam segi ukuran, serta konten isi yang terdapat di dalam APK tersebut,” katanya.

Tommy menjelaskan, dalam regulasi yang membahas mengenai pemasangan APK, ada dua syarat. Pertama, APK yang telah disediakan oleh KPU, kemudian usulan dari partai politik dengan syarat desain dari APK sudah disahkan oleh KPU. (cr43)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close