Berita Utama

Pemkab Tak Mampu Penuhi Semua Tuntutan

7650 Ton Sampah Tidak Diangkut

Radarbekasi.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat untuk membahas polemik yang terjadi di TPA Burangkeng, Selasa (12/3). Rapat yang dihadiri pejabat dari Pemkab Bekasi itu dilaksanakan di ruang kerja Pelaksana Tugas (Plt) bupati Bekasi.

Dari rapat tersebut, diketahui bahwa warga mengusulkan sejumlah hal di sektor infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Sektor infrastruktur diantaranya perbaikan jalan lingkungan secara menyeluruh, perbaikan jembatan, pemagaran, penerangan jalan dan perbaikan drainase diseluruh jalan.

Mereka juga meminta pelayanan kesehatan gratis, pembangunan pusat kesehatan, mobil ambulance, air bersih serta penampungan air limbah.

Untuk sektor pendidikan, warga meminta pendidikan gratis, alat tulis sekolah, seragam sekolah dan honorarium untuk guru ngaji.

Kemudian, warga juga menuntut kesejahteraan seperti bantuan langsung tunai, pemeberdayan masyarakat dengan mengutamakan warga sebagai tenaga kerja.

Mereka juga meminta hewan kurban, sembako, pengelolaan sampah yang profesional, area penghijauan, dan meminta agar dibangun zona industri diwilayah Desa Burangkeng.

Asda I Setda Pemerintah Kabupaten Bekasi, Suhup mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak dapat memenuhi semua tuntutan tersebut.

“Tuntutan yang kemungkinan tidak akan dikabulkan soal permintaan perjanjian kerja antara warga di sekitar TPA Burangkeng dengan Plt Bupati Bekasi, masa Plt harus membuat perjanjian kerja dengan mereka. Itu enggak mungkin,” katanya usai rapat.

Dirinya menambahkan, tuntutan yang lain pun tidak dapat langsung direalisasikan. Artinya, harus bertahap Karen melihat kemampuan anggaran Pemkab Bekasi.

“Walaupun ada yang dikabulkan, tidak bisa langsung diberikan, kita bagi beberapa tahap, ada yang sekarang menggunakan APBD perubahan, ada juga nanti di 2020,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dodi Agus Suprianto menuturkan, usulan warga telah direspon seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Bagian Kesra dan beberapa OPD lainnya.

Akan tetapi, mengenai kompensasi, perlu dibahas terlebih dahulu untuk memastikan apakah sesuai dengan Undang – Undang 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenis.

Lebih lanjut, ketika disinggung mengenai imbas dari penutupan TPA Burangkeng yang telah berjalan sembilan hari, sampah yang tak terangkut terpaksa ditumpuk di tempat pembuangan sampah (TPS) sementara. Sebagian diantaranya dinaikan ke atas truk pengangkut sampah.

“Dalam sehari sampah mencapai 850 ton lalu dikali sembilan hari tidak diangkut, bisa dibayangin bagaimana menumpuknya sampah,” tuturnya.

Untuk diketahui, rapat akan kembali dilaksanakan dengan mengundang warga Desa Burangkeng, dan SKPD terkait pada hari ini, Rabu (13/3) di ruang rapat Seketaris Daerah Kabupaten Bekasi. (pra)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker