Berita Utama

Ancam Buka Paksa TPA Burangkeng

Radarbekasi.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi bakal membuka Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng secara paksa pada Jumat (15/3). Hal itu akan dilakukan Pemkab Bekasi jika warga setempat masih melakukan penutupan TPA sampai dengan hari ini, Kamis (14/3).

Pasalnya, TPA telah ditutup sampai dengan sepuluh hari kebelakang. Sampah yang terlantar akibat penutupan tersebut mencapai sekitar 850 ton/hari.

Asda III Setda Kabupaten Bekasi, Suhup mengatakan, Pemkab Bekasi memberikan kesempatan kepada Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Setu untuk melakukan musyawarah. Supaya, warga dengan sukarela membuka TPA yang masih ditutup.

Namun, apabila dalam waktu sehari tidak ada titik juga dibuka, pihaknya akan membuka secara paksa.

Hal itu, menurut Suhup, dikarenakan TPA Burangkeng resmi, dan jangan sampai berlarut-larut, karena dampaknya sangat riskan.

“Ya, kalau sampai Jumaat (15/3) tidak dibuka, kita akan minta bantuan ke pihak keamanan, kepolisian dalam hal ini. Tentu leading sektornya Satpol PP dibantu sama pihak TNI dan Kepolsian,” kata Suhup usai melakukan rapat bersama warga di Gedung Bupati Bekasi, Rabu (13/3).

Suhup menjelaskan, dalam rapat bersama warga itu disimpulkan bahwa Pemkab Bekasi tidak dapat memenuhi tuntutan warga tentang kompensasi berupa uang tunai.

“Semua aspirasi yang mereka sampaikan kita bisa mengakomodir. Cuma satu yang kita tidak bisa mengakomodir, kaitan dengan masalah kompensasi,” katanya.

Ia mengharapkan agar warga Desa Berangkeng tidak berkaca pada warga yang tinggal di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi yang mendapatkan uang kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta.

Karena, TPA Burangkeng merupakan milik pemerintah setempat sementara TPST Bantargebang merupakan milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Kota Bekasi.

“Kenapa DKI boleh ?. Karena pembuangan sampahnya ada di luar wilayah. Kalau kita kan Burangkeng ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Kota Bekasi pun tidak memberikan kompensasi dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pendidikan dan kesehatan dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Tim 17 TPA Burangkeng, Ali Gunawan mengatakan, warga merasa kecewa karena tidak ada kompensasi. Sehingga, pihaknya memilih untuk meninggalkan ruang rapat atau walk out.

“Saya kira hari ini bicara mengenai kouta penerima konpensasi. Ternyata tadi bicara tidak ada uang konpensasi untuk warga. Karena warga lain menitipkan kompensasi berupa uang untuk nominalnya tidak jauh dengan Kota Bekasi sekitar Rp 300 ribu,” katanya.

Mengenai bentuk lain kompensasi berupa perbaikan jalan dan pendidikan gratis, menurut Ali, itu merupakan kewajiban Pemkab Bekasi untuk memenuhinya.

Ia juga menyatakan, pihaknya meminta uang kompensasi karena sampah dari seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi diolah di Desa Burangkeng.

“Kita tidak meminta kompensasi selama sampah dikelola di masing-masing desa, artinya TPA Burangkeng untuk warga Burangkeng saja. Kalau kaya gitu enggak apa-apa, tidak dapat konpensasi juga,” tuturnya.

Pihaknya akan tetap menutup TPA Burangkeng meskipun Pemkab Bekasi berencana menggandeng pihak keamanan untuk membuka secara paksa. “Kita mau rapat lagi, dan TPA akan tetap ditutup,” pungkasnya.(pra)

Lebihkan

Artikel terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 2 =

Close