CikarangTransportasi

Ganti Untung Lahan LRT Disoal

Warga Minta Rp6 juta per meter

 

 

GANTI UNTUNG
KISRUH LAHAN LRT: Tim advokasi warga menunjukan surat peningkatan status tanah warga di Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Minggu (7/4). Belum ada kesepakatan antara warga dengan pelaksana proyek Light Rail Transit (LRT) terkait dengan biaya pembebasan lahan. ARIESANT/RADAR BEKASI

 

RadarBekasi.id – Ganti untung lahan untuk proyek Light Rail Transit (LRT) disoal warga Kampung Jatiterbit, Kelurahan Jatimulya. Warga menilai, lahan yang ditempatinya diganti rugi bukan ganti untung sebagaimana yang sering disebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ketua Forum Warga Jatiterbit, Sondi Silalahi menuturkan, pihaknya berencana akan melakukan gugatan ke Pengadilan.

Karena, mereka menduga ada permainan untuk mendapatkan keuntungan dalam proses pembebasan lahan tersebut.

BACA : Pengukuran Lahan LRT Tanpa Sosialisasi

“Rencananya dokumen serta pengajuan gugatan ke pengadilan akan kami layangkan sesudah Pemilu,” kata pria yang juga menjabat sebagai ketua Laskar Rakyat Jokowi Kabupaten Bekasi ini, Minggu (07/09).

Dirinya menuturkan, proses hukum dilakukan agar mengetahui secara sah kepemilikan lahan tersebut. Karena, warga yakin tidak tinggal di lahan milik perusahaan. Pasalnya, selama ini mereka rutin membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dirinya menambahkan, perwakilan warga sempat bertemu dengan pihak pelaksana proyek LRT. Pihaknya diajak untuk beraudiensi.

Lanjut dia, dari pertemuan tersebut pihak LRT mempertanyakan kemauan masyarakat.  “Kalau masyarakat lahannya ingin dimanfaatkan untuk kepentingan negara, kami siap untuk mendukung, namun demikian dengan catatan warga juga perlu dihargai. Dengan catatan lahan warga untuk dibayar,” ujar Silalahi.

Namun demkian, pihak terkait menolak dengan catatan dibutuhkannya bukti kepemilikan lahan secara resmi.

“Berdasarkan surat yang dikeluarkan Pemerintah Desa Jatimulya pada Tahun 1997, kami mendapatkan hak untuk memanfaatkan lahan yang berada di lahan bebas. Oleh sebab itu, saat pertemuan saya menyampaikan. Kalau memang ingin dibayar, warga mau dibayar dengan harga Rp6juta/meter,” ujarnya.

Di tempat yang sama, salah satu Tim Advokasi Legitimasi Forum Warga Jati Terbit, Riano Oscha menuturkan, warga akan menutut pelaksana proyek dan BPN Kabupaten Bekasi.

Dasar kekuatan hukum mereka sebagai bukti kepemilikan atas hak tanah adalah Undang Undang Pokok Agraria nomor 05 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Kata Riano, lahan yang ditempati oleh warga adalah tanah milik negara berdasarkan PP no 03 tahun 1997 tentang penyertaan modal negara pada BUMN. Padahal lahan tersebut yang dimaksud fisiknya berada di Desa Setiadarma, Tambun Selatan.

“Ini Peraturan Pemerintah loh, jelas dan tertulis. Masa iya dalam bukti dokumen ada di Desa Setia Darma, masa berbeda dengan bukti fisik. Oleh sebab itu kami nilai lahan yang diklaim milik PT Adhi Karya cacat secara hukum,” tuturnya.

“Jadi kami akan melakukan pembuktian dan memperjuangkan hak rakyat,” ujar pria yang juga ketua umum Laskar Rakyat Jokowi. (and)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker