Berita Utama

Perpres 82 Dinilai Persulit Warga

BPJS Tak Cover Korban Penganiayaan

Radarbekasi.id – Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dinilai mempersulit warga. Karena, korban penganiayaan tidak tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Diketahui, salah satu anggota BPJS Kesehatan, dengan nomor kartu 0002307318***, MFB (16), diduga menjadi korban penganiayaan dengan luka bacokan yang mengakibatkan terluka pada bagian perut.

Warga Kampung Cibitung RT 03/RW 05 Telagasih, Cikarang Barat tersebut harus mendapatkan penanganan medis berupa operasi dan perawatan khsusus.

Untuk perawatan, pihak keluarga harus membayar Rp2 juta/hari. Sementara, biaya operasi yang diminta ialah sebesar Rp16 juta.

Kakak dari Fahri, Surya Bagus menyayangkan bahwa korban penganiayaan tidak tercover BPJS Kesehatan. Menurutnya, aturan tersebut perlu dikoreksi.

Karena, peristiwa penganiayaan bisa terjadi secara tiba – tiba dan kapan saja. Artinya, tidak ada yang akan menginginkan peristiwa tersebut terjadi.

“Korban penganiayaan merupakan peristiwa yang menyakitkan seseorang dan perlu mendapatkan penanganan medis. Jadi, kalau BPJS sebagai pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak mengcover, sama saja merugikan anggota,” ujarnya saat ditemui di Rumah Sakit Medika Cibitung di Desa Wanasari, tempat Fahri ditangani, Minggu (7/9).

Menurut dia, biaya yang tinggi untuk perawatan tentunya akan lebih ringan jika dicover BPJS Kesehatan.

“Awalnya saya ajukan kartu anggota BPJS Kesehatan adik saya, namun pihak RS menolak karena tidak dapat pelayanan. Karena luka yang dialami sudah cukup parah. Sehingga mengharuskan melalui jalur umum dengan catatan harus membayar,” kata Surya menuturkan.

Terpisah, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bekasi, Heni membenarkan bahwa biaya korban penganiayaan tidak dicover BPJS.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pada pasal 52 ayat (1), disebutkan bahwa pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan kentuan perundang undangan tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun, dirinya menjelaskan bahwa, korban penganiayaan dijamin melalui melalui PP nomor 07 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam aturan tersebut, kata dia, korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi.

Permohonan diajukan oleh korban, keluarga, kuasa hukum ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Ketentuan di regulasinya seperti itu. Program JKN tidak mengcover korban penganiayaan. Kami tidak mungkin melanggar regulasi yang ada. Karena tidak diperbolehkan adanya jaminan ganda penjaminan. Jadi ketentuannya ada di PP 7/2018, tinggal diurus saja untuk diuruskan masalah pembiayaannya,” sarannya.(and)

Back to top button