Cikarang

BPN Dukung Warga Bawa Kasus ke Pengadilan

Kisruh Lahan LRT

Radarbekasi.id – Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi mendukung rencana gugatan terkait pembebasan lahan Light Rail Transit (LRT) yang akan dilayangkan Forum Warga Jatiterbit, Kelurahan Jatimulya.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada BPN Kabupaten Bekasi, Agus Susanto mengatakan, terdapat sejumlah bidang tanah yang hingga saat ini belum bisa dilakukan pembebasan lahan. Karena, adanya masalah administrasi kepemilikan lahan.

“Jadi pada objek tanah tersebut, ada dua pihak yang memohon penerbitan sertifikat hak milik lahan seluas empat hektar di Jatimulya. Keduanya adalah warga yang menduduki lahan di sana dan PT Adhi Karya. Karena pengajuan di bidang yang sama jadi tidak diproses,” kata Agus, Senin (8/9).

Agus menilai, kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan serupa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena, masing – masing pihak mengklaim memiliki lahan.

“Jadi kalau mau dibawa ke pengadilan lebih baik. Jadi semua itu yang memutus adalah pengadilan. Sehingga permasalahan segera jelas biar tidak saling klaim. Dan dibuktikan dengan kepemilikan dari bukti yang sah oleh pengadilan,” katanya.

Agus menjelaskan, landasan PT Adhi Karya yakin lahan tersebut yakni berdasarkan pada PP Nomor 3 tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) yang keluar pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Kala itu, lanjut dia, Presiden Soeharto menetapkan lahan milik Kementerian Pekerjaan Umum berada di Desa Setia Darma, Tambun Selatan diserahkan kepada PT Adhi Karya sebagai tambahan modal. Adapun dokumen itu sempat direvisi karena lokasinya hanya di Desa Setiadarma.

“Yang pertama itu yang di Setiadarma, kemudian dilengkapi yang Jatimulya. Ada dokumen susulan, merupakan revisi satu kesatuan dari dokumen yang lama. Adhi Karya punya dokumennya,” katanya.

Terpisah, Ketua Forum Warga Jatiterbit, Jatimulya Sondi Silalahi menyatakan bahwa pernyataan lahan tersebut milik PT Adhi Karya merupakan menuturkan adanya komentar atau statement ungkapan yang sewenang wenang.

“Kami butuh bukti, kenapa BPN tidak memproses kalau lahan tersebut milik Adhi Karya. Oleh sebab itu, kami tetap yakin pengadilan dapat menjadi wadah untuk pembuktian yang sah,” ujarnya. (and)

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker