Berita UtamaHiburanLife StyleRealtime

Fukhis Pertanyakan Keseriusan Pemkab Soal Penertiban THM

Diskotik dan Karaoke di Jalan Inspeksi Kalimalang Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
DISKOTIK DAN KAROKE : Pengendara melintasi Diskotik dan Karaoke di Jalan Inspeksi Kalimalang Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jumat (12/4). Tempat Hiburan Malam di kawasan Jalan Inspeksi Kalimalang itu minim pengawasan Pemerintah Kabupaten Bekasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukhis) Kabupaten Bekasi menemukan adanya Tempat Hiburan Malam (THM) jenis karaoke yang baru berdiri. Padahal, dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keparawisataan, jenis usaha tersebut benar – benar dilarang.

Karena, pada pasal 47 regulasi itu dengan tegas menyebutkan bahwa diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang di Kabupaten Bekasi.

“Maka dari itu, seberapa serius wacana itu diutarakan. Jangan katanya mau ditertibkan, mau ditertibkan, tapi enggak. Yang harusnya dilarang, harusnya dibersihkan dari Kabupaten Bekasi, ini tempat karaoke malah nambah. Kok bisa?,” kata Panglima Fukhis Bekasi, Nanang Seno Bin Qosim, Jumat (12/4).

Kata dia, dari pantauan pihaknya, terdapat dua tempat hiburan baru yang buka di Kabupaten Bekasi. Pertama di Ruko Union Thamrin dan di Ruko Singaraja. Keduanya berada di Kawasan Lippo Cikarang, Cikarang Selatan.

”Kami sangat kecewa, tentu hal ini ada kesengajaan. Masa karaoke Pinky Start dan Amazon Eksekutif Club bisa buka, katanya sudah tidak dizinkan. Tapi nyatanya jenis usaha yang dilarang sesuai aturan masih bebas,” katanya.

Ihwal segel yang dibuka paksa oleh pihak tempat hiburan malam, Nanang pun menyayangkan sikap pemda yang cenderung diam. Maka dari itu, pihaknya bakal mengambil langkah hukum terkait pembiaran pengrusakan segel.

“Pihak Satpol PP maupun Kasatpol PP tidak melaporkan ke pihak kepolisian mengenai perusakan segel, maka dalam waktu dekat Fukhis yang akan melaporkan Kepala Satpol PP ke Ombudsman,”ujarnya.

Sementara itu, terkait dorongan organisasi keagamaan untuk melaporkan pihak yang merusak segel, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, Hudaya mengaku tidak bisa berbuat banyak. Soalnya, kata dia, Perda 3/2016 dinilai lemah sehingga pihak tempat hiburan berani merusak segel. “Harusnya di perda itu bukan dilarang tapi diatur operasionalnya,” kata dia. (and)

Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × one =

Lihat Juga

Close
Close
Close