BisnisRealtimeTeknologi

Pemkot Ancam Putus Kerjasama

PLTS
Illustrasi : Pekerja mengoperasikan alat PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) di Sumur Batu, Bantar Gebang, Beberapa waktu lalu. PLTSa tersebut gagal dilakukan uji coba. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

Radarbekasi.id – PT Nusa Wijaya (NW) dianggap gagal dalam mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang. Pasalnya, tiga kali uji coba mesin dalam waktu yang berbeda selalu gagal.

Dari uji coba tersebut, Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan (TWUP4) Kota Bekasi menilai Pemerintah Kota Bekasi bisa saja memutus hubungan kerja sepihak dengan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumurbatu, Kecamatan Bantar Gebang. Soalnya PT Nusa Wijaya (NW) Abadi dianggap tidak bisa memenuhi nota Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang terjalin dengan pemerintah daerah dalam memusnahkan tumpukan sampah menjadi listrik.

“Sudah tiga tahun sejak 2016 lalu sampai sekarang belum berjalan juga dan sudah tiga kali dilakukan uji coba tetapi mesin hanya berjalan 10 menit saja,” kata Ketua Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan pada TWUP4 Kota Bekasi, Benny Tunggul, kemarin Jum’at (12/4).

Benny menjelaskan, Pemerintah Kota Bekasi dengan NW Abadi telah menjalin nota perjanjian untuk memusnahkan tumpukan sampah di TPA Sumurbatu menjadi energi listrik. Nota bernomor 208 tahun 2016 dan nomor 01/NWA/PKS/VI/2016 itu baru sebatas uji coba, bahkan Tiga kali pelaksanaannya terpaksa ditunda dengan alasan teknis di lapangan.

“Kontrak bisa diputus dengan cara memberikan surat tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama tujuh hari kalender. Surat teguran bisa dilayangkan ketika dalam melaksanakan lingkup pernjajian yang dimaksud, mereka tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakati,” jelas Benny.

Atas dasar itu, Wali Kota Bekasi membentuk tim pemantau yang beranggotakan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), misalnya Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Bagian Kerjasama dan Investasi.

“Tim ini bertugas memantau PLTSa Sumurbatu untuk melakukan verifikasi dan validasi serta evaluasi sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati,” ucapnya.

Lanjut dia, bila dalam proses verifikasi dan validasi banyak kewajiban dari NW Abadi belum dipenuhi sesuai dengan pasal 10 ayat 2 di nota PKS, maka tim ini yang akan membuat Teguran Tertulis kepada NW Abadi. Apabila memenuhi pasal 13 ayat 3 dan 4 perjanjian kerjasama maka pemerintah dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan PT. NW Abadi.

Dalam kesempatan tersebut, Benny membandingkan dengan PLTSa yang dibuat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi milik DKI Jakarta. Meski progres pembangunan berjalan belakangan, namun teknologi yang dikembangkan oleh BPPT sudah berjalan di TPST milik DKI.

“Sampai sekarang kita hasilnya masih nihil, malah buatan BPPT yang diterapkan di TPST Banatargebang sudah jalan duluan padahal mereka membangunnya belakangan,” imbuhnya.

Karena itulah, kata dia, TWUP4 merekomendasikan agar Wali Kota Bekasi memutus kerjasama dengan pihak ketiga itu. TWUP4 juga meminta agar pemerintah daerah menggandeng BPPT dalam memusnahkan sampah menjadi tenaga listrik.

Sementara itu, uji coba PLTSa di TPA Sumurbatu, kembali batal pada Kamis (4/4) lalu. PT NW Abadi berdalih, pihaknya terkendala dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) petugas dalam menguji coba mesin tersebut.”Tim sudah di sana, tapi mesin nggak berjalan (beroperasi). Teknisi yang memperbaiki bagian mesin yang rusak juga tidak datang-datang,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Jumhana Luthfi.

Luthfi mengatakan, uji coba PLTSa selama dua hari dari Kamis (4/4) sampai Sabtu (6/4) lalu merupakan pengujian yang ketiga. Pemerintah daerah mengaku kecewa dengan tertundanya pengujian mesin ini, karena pada uji coba yang kedua, Kamis (14/3) dan Jumat (15/3) lalu juga batal karena terkendala suku cadang mesin yang diimpor dari Tiongkok.

 “Saya bisa katakan cuma masalah teknisnya saya yakni mesinnya mati dan tidak layak, kalau untuk masalah kerjasama mau di putus atau di berikan surat teguran itu nanti bisa di tanyakan ke pada pihak kerjasamanya atau Pemkot Bekasi,” ungkapnya.

Kesabaran Pemerintah Kota Bekasi menunggu pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dikerjakan oleh PT NWA mulai menipis. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengaku telah melayangkan surat peringatan pertama kepada PT NWA. “Sudah kita layangkan surat peringatan (SP) pertama,” kata walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Pemkot Bekasi sendiri telah memberikan kesempatan kepada PT NWA untuk memperbaiki sarana pendukung PLTSa yang awalnya digadang-gadang menerapkan teknologi tercanggih di Indonesia itu. “Kita juga tidak mau dua tahun diberikan Peraturan Presiden itu, tapi kita gagal memanfaatkannya. Seharusnya sebelum dua tahun ini, itu sudah harus beroperasi,” imbuhnya.

Meski begitu, Wali Kota tetap optimis agar PLTSa tersebut tetap bisa beroperasi. “Jadi yang harus diperbaiki kedua belah pihak adalah solusi dari kendala ini. Kita harus optimislah (itu dapat beroperasi dalam dua tahun ini) jangan jadi manusia yang pesimis,” cetusnya.

Terpisah, Direktur Utama PT Nusa Wijaya Abadi (NWA) Tenno Wujarnanto, mengaku belum menerima surat peringatan dari pemerintah Kota Bekasi, “Belum mas, kita belum terima surat seperti itu dari Pemkot Bekasi,” singkat Tenno Wujarnanto, melalui pesan singkat kepada Radar Bekasi. (Pay)

Close