Metropolis

Pembebasan Lahan Terganjal Anggaran

Radarbekasi.id – Keingina warga RW 02 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi yang terkena proyek kereta api Double-Double Track (DDT) untuk mendapatkan kompensasi lebih, sepertinya sulit tercapai. Pasalnya, pemerintah hingga saat ini belum menyiapkan anggaran pembebasan lahan tersebut.

“Setiap tahun kami mengusulkan anggarannya namun belum menjadi prioritas,” ucap Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta-Banten, Kementerian Perhubungan RI Jumardi, kemarin.

Jumardi juga mengatakan, saat ini lintasan DDT yang sudah dibangun dan mulai beroperasi adalah lintas Jatinegara-Cakung sepanjang 9,5 kilometer. Sedangkan lintas Cakung-Cikarang sepanjang 12 kilometer masih menunggu proses penganggaran dari kementerian.

“Saat ini kami fokus reaktivasi (pembangunan kembali jalur yang non-aktif) jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan. Mungkin setelah 2021 (DDT segmen Cakung-Cikarang) akan diselesaikan,” ujarnya.

Menurut dia, proyek ini sudah dicanangkan sejak 2002 lalu. Awalnya dibiayai oleh pinjaman dari Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) dengan syarat tanah bebas 100 persen. Namun di tengah perjalanan, pembebasan tanah menemui hambatan sehingga Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) membiayai anggaran obligasi syariah mulai tahun 2015 lalu. “Sebenarnya jalur sudah dibangun dari Jatinegara-Kota Bekasi tetapi terputus di Kranji dan dibawah flyover Summarecon Bekasi,” terangnya.

Dia menambahkan, keberadaan DDT memang sudah sangat dibutuhkan. Sebab DDT akan menjadi jalur pemisah antara Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line dengan kereta api jarak jauh penumpang maupun barang. “Dengan adanya masing-masing jalur, tentu tidak akan saling mengganggu karena KRL Commuter Line pasti akan menunggu kereta jarak jauh melintas terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator tokoh masyarakat yang terena dampak proyek tersebut Tomas Pardede mengatakan, ada 40 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami 29 bidang tanah di dekat Stasiun Kranji. Saat ini mereka masih menunggu proses gugatan yang telah memasuki agenda persidangan kedua di Pengadilan Negeri Bekasi, Kota Bekasi.

“Gugatan perdata yang kami layangkan ke pemerintah pusat sudah berjalan dan telah memasuki agenda sidang kedua di Pengadilan Negeri Bekasi,” kata Pardede sapaan akrabnya, kemarin Senin (15/4).

Pardede menyampaikan, berbagai upaya sudah mereka tempuh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dari berbicara langsung ke Kementerian Perhubungan, Polri, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, hingga ke Istana Presiden.

Menurut dia, warga menempuh jalur tersebut karena penilaian yang dilakukan oleh tim appraisal disinyalir banyak kesalahan, misalnya ada penyusutan luas tanah milik warga setelah dihitung. Mereka yang terkesan mengabaikan keluhan warga, lalu menitipkan atau mengkonsinyasikan uang ganti rugi tersebut ke Pengadilan Negeri Bekasi.

Lewat gugatan perdata ini, Pardede berharap agar penilaian terhadap objek tanah dan bangunan milik warga dilakukan secara ulang. “Sampai sekarang warga tidak mau mengambil uang ganti rugi yang dikonsinyasikan ke PN Bekasi,” jelasnya.

Melihat masih ada kendala terhadap pembanguanan (DDT) tepatnya di dekat Stasiun Keranji, Balai Teknik Perekeretaapian Wilayah Jakarta-Banten Kementerian Perhubungan terpaksa menunda perluasan trayek kereta api Double-Double Track (DDT) dari Kota Bekasi hingga Cikarang, Kabupaten Bekasi. Selain terganjal pembebasan lahan warga di Kota Bekasi, Kementerian Perhubungan juga tidak mengucurkan anggaran untuk pembebasan lahan segmen berikutnya. (pay)

Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 × 1 =

Close
Close