Berita Utama

Pemilu, Pemkab Perlu Awasi Perusahaan

Radarbekasi.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi diminta melakukan pengawasan kepada perusahaan yang tidak meliburkan karyawan pada pemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (17/4). Hal itu merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2019 tentang Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum 2019.

Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Obon Tabroni mengatakan, pemberian kesempatan karyawan untuk mencoblos harus tetap diawasi pemerintah. 

Supaya, dapat mencegah adanya perusahaan yang tetap memperkerjakan karyawan serta tidak memberikan hak untuk memilih.

Obon mengatakan, pihaknya sempat menemukan sejumlah karyawan yang tidak dapat memilih dengan alasan harus bekerja saat proses pemilihan sedang berlangsung selama beberapa tahun kebelakang.

“Ini juga harus diawasi oleh pemerintah. Jangan sampai ada yang menghambat hak pilih para pekerja. Karena khusus di Kabupaten Bekasi kan jumlah pekerja khususnya yang di pabrik itu tinggi. Jadi, kalau tidak diawasi akan banyak lagi karyawan dalam jumlah besar yang tidak bisa mencoblos,” katanya.

Obon menghimbau, agar karyawan yang tidak bekerja di perusahaan yang proses produksinya tidak bisa ditinggalkan, untuk menyalurkan hak pilihnya.

“Jadi jangan takut yang tidak diberi libur padahal proses produksi bisa ditinggalkan. Libur saja. Karena sudah ketentuannya demikian. Kecuali untuk produksi yang tidak bisa ditinggalkan, tapi tetap dihimbau mencoblos. Karena proses produksi bisa dilakukan secara bergantian,” ujarnya.

“Namun jika ada perusahaan yang tidak memberi libur atau memberi kesempatan mencoblos, segera laporkan. Perusahaan juga harus mengerti, kondisi ini hanya lima tahun sekali,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi mengatakan, perusahaan di Kabupaten Bekasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Yakni, dengan cara memberi kesempatan pada karyawan untuk menggunakan hak pilih.

Edi menjelaskan di Kabupaten Bekasi, ketentuan libur pada hari pemilihan dinilai penting. Karena, Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia. Dimana sedikitnya terdapat sekitar empat ribu pabrik.

Sebagai daerah industri, ia tidak memungkiri ada sejumlah perusahaan yang tidak bisa menghentikan proses produksi seperti pengolahan baja. Tapi, bukan berarti perusahaan boleh menahan hak politik karyawannya.

Sehingga perlu ada pengaturan waktu kerja karyawan supaya mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya. “Itu bisa diatur yang penting berikan kesempatan mencoblos,” katanya.

Ia mengungkapkan, sejauh ini tidak ada perusahaan yang melapor jika tidak bisa meliburkan karyawannya. “Laporannya tidak ada yang keberatan dengan meliburkan karyawannya karena memang itu sudah ketentuan dari pusat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin menuturkan perusahaan yang membandel bisa dipidana sesuai UU nomor 7 tahun 2017 pasal 531 penjara 2 tahun denda Rp24 juta.

“Tapi untuk regulasi soal temuan terkait masuk ranah Bawaslu. Kita di KPU berupaya menyampaikan informasi agar pihak perusahaan dapat mematuhinya,” ujarnya. (and)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker