Cikarang

THM Dilarang Perda, Tak Ditutup Pemda

Radarbekasi.id – Aktivitas Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bekasi kembali menuai polemik. Desakan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah tegas terkait aturan tersebut juga terus muncul.

Bukan tanpa dasar. Desakan tersebut merujuk pada peraturan daerah (Perda) nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Keparawisataan. Khususnya, pada Pasal 47 yang menyebutkan bahwa, diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang di Kabupaten Bekasi.

Sekretaris Dinas Pariwisata, Rahmat Atong mengatakan, Pemkab Bekasi sempat membentuk Tim Penegakkan Perda nomor 3 tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati pada tahun 2018 lalu.

Pria yang sempat menjabat sebagai camat Cikarang Barat ini menyatakan, kala itu Pemkab Bekasi melakukan penutupan paksa dan penyegelan. Namun, segel tersebut dibongkar beberapa waktu setelahnya.

Sayangnya, hingga kini tidak ada langkah Pemkab Bekasi untuk menindaklanjuti peristiwa pembongkaran segel tersebut. Meskipun, Kasatpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya sempat menyampaikan bahwa pembongkaran segel masuk ke ranah pidana pada 10 Oktober 2018.

Setelah segel dibongkar, kini Pemkab Bekasi belum dapat memastikan langkah apa yang bakal diambil untuk THM yang masih beraktivitas di wilayahnya.

Rahmat beralasan, hal itu disebabkan karena terdapat hal – hal yang perlu dilakukan pengkajian.

“Kan tim ini ketuanya adalah kepala satpol PP, dan sekretarisnya kepala bidang Penegakan Perda Satpol PP, dan dinas pariwisata juga bagian dari tim. Namun, dalam hal ini kami hanya melakukan pengawasan terkait jenis izin usaha hiburan,” tuturnya.

Pihaknya kini tidak lagi mengeluarkan izin untuk tempat hiburan malam yang dilarang dalam perda tersebut.

“Pada dasarnya perda tersebut sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap). Karena di MA (Mahkamah Agung) juga diterima. Jadi upaya penegakan perda terus dilakukan, salah satunya terlebih dahulu untuk melakukan rapat koordinasi dengan tim penegakan perda yang dilanjutkan melaporkan kepada Plt bupati Bekasi,” katanya.

Terpisah, Kasatpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya tidak seperti sebelumnya yang menyebut akan menutup semua THM karena tidak sesuai Perda.

”Kami akan lakukan terlebih dahulu rapat koordinasi,”singkatnya. (and) 

Lebihkan

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

six + 11 =

Close
Close