Berita UtamaCikarangPelayanan

Perda THM Dinilai Hamburkan Uang Rakyat

Radarbekasi.id – Pembuatan Peraturaan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dinilai menghamburkan uang rakyat. Karena, tempat hiburan yang dilareang tidak dijalankan dengan tegas.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Raya, Habib Salim Al Athos menuturkan, penerbitan Perda tersebut terkesan hanya untuk menggerus keuangan daerah. Pasalnya, Pemkab Bekasi tidak tegas untuk menegakkan Perda tersebut.

”Untuk membuat perda ini tentu memerlukan waktu serta proses yang panjang untuk dikaji, dan juga diperlukan keuangan daerah. Dan hal ini tentunya harus menjadi pertimbangan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, tidak ditegakkannya perda tersebut rentan menimbulkan munculnya oknum-oknum untuk meraup keuntungan pribadi.

“Secara manfaat adanya tempat hiburan malam seperti karaoke, spa, pub, dan jenis lainnya untuk apa berdiri kalau tidak ada manfaatnya untuk daerah. Dan malahan membuat warga atau masyarakat menjadi rusak,” tegasnya.

Dirinya mengungkapkan, apabila memang Pemkab takut atau merasa terintimidasi oleh pengusaha, pihaknya siap melakukan pengawalan demi keberlangsungannya ketertiban umum.

“Dan kami juga berpesan bahwa ormas Islam itu tidak anarkis, tentu masalah Perda 3/16 ini selalu ada komunikasi dan koordinasi. Sejak hampir dua tahun lebih untuk berharap ditegakkan, namun hingga saat ini belum ada bukti nyata. Jadi kami harap pemerintah tidak boleh kalah dengan siapa pun selama tidak mengikuti peraturan yang sah secara konstitusional,” paparnya.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP), Hudaya menuturkan untuk saat ini pihaknya belum melakukan rapat koordinasi. “Saat ini kan masih bertugas untuk kesuksesan Pemilu. Usai ini kami lakukan rapat koordinasi untuk menentukan sikap yang akan kami lakukan,” ujarnya. (and).

Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker