Realtime

Surat Ini jadi Alasan THM Tak Ditertibkan

THM
TETAP BEROPERASI: Suasana di salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin (22/4). Lemahnya penegakan peraturan daerah (perda) oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, membuat THM di Kabupaten Bekasi bebas beroperasi. ARIESANT/RADAR BEKASI

RadarBekasi.id – Pemerintah Kabupaten Bekasi tak berkutik untuk menertibkan Tempat Hiburan Malam (THM) yang dilarang dalam Perda nomor 3 tahun 2016 tentang Kepariwisataan.

Kali ini alasannya, karena pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) memiliki surat dari Pemprov Jawa Barat nomor 188.34/6273/Hukham perihal Harmonisasi Raperda tertanggal 23 Desember 2015.

Terdapat lima poin dalam surat yang ditujukkan kepada Bupati Bekasi itu. Pertama, dasar hukum nomor urut 14, 18, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46 dan 49 dihapus. Kedua, Pasal 1 angka 3 ketentuan umum disempurnakan sesuai undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Ketiga, Pasal 16 disempurnakan dan dioptimalkan dalam ayat dan huruf dan tepat. Yang keempat, Pasal 47 tentang jenis usaha keparawisataan yang dilarang dihapus. Dalam surat itu dituliskan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Pada angka lima surat itu tertulis Pasal 57 agar ditinjau kembali, hal tersebut sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 Raperda tentang Kepariwisataan.

Kemudian, pada surat juga tertulis, berkaitan hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, agar tidak menyebabkan Raperda Kepariwisataan dimaksud dibatalkan oleh Gubernur dan berkoordinasi dengan DPRD untuk melakukan perubahan atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

SURAT HARMONISASI RAPERDA
Surat Harmonisasi Raperda Keparawisataan

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Hudaya mengatakan, dirinya baru mengetahui surat itu setelah melakukan penyegelan THM pada akhir tahun 2018 silam. Menurut dia, jika amanat surat harmonisasi itu dilaksanakan, berarti karaoke dan THM lain tidak dilarang. Namun, zonasi dan opersionalnya diatur.

Kendati demikian, di dalam Perda tersebut mengatur jenis usaha yang dilarang. “Berarti ada mekanisme yang dalam penyusunannya dulu belum sempurna. Sehingga menimbulkan perlawanan di lapangan. Karena mereka memiliki surat itu. Di dalam surat itu kopnya Seketariat Daerah yang ditandatangani oleh Biro Hukum Provinsi. Ini yang menjadi persoalaan,” ungkapnya.

Menurutnya,jika Satpol PP Kabupaten Bekasi tetap mengambil tindakan untuk menegakkan perda maka dapat berakhir pada kasus hukum.

“Saya sudah nanya dengan teman, dia di sana sebagai kepala biro pemerintahan di Provinsi, saya suruh cek surat ini, ternyata ini memang resmi dari Provinsi,” ujarnya.

Pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk menertibkan THM. ”Kalau untuk bulan puasa, kita pastikan akan tutup, seperti tahun-tahun sebelumnya,” sambungnya.

Terpisah, mantan Sekretaris Pansus Perda Keparawisataan, Abdul Kholik mengatakan, surat yang meminta agar Pasal 47 tentang jenis usaha yang dilarang itu dihapusmemang jawaban dari Provinsi Jawa Barat saat pihaknya mengajukan Perda tentang Keparawisataan.

Ia mengatakan, sejatinya perda harus selaras dan sejalan dengan undang-undang di atasnya. ”Perda ini memang bertentangan dengan provinsi,” lanjut pria yang akrab disapa Iik ini.

Dia menambahkan, seharusnya Pemkab Bekasi mencari solusi terkait dengan peraturan tersebut. Karena, baik pengusaha THM maupun Pemkab memiliki dasar hukum. ”Itu harus disikapi,” jelasnya. (pra)

Tags
Lebihkan

Artikel terkait

Close
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker